Pengeluaran Dana Bos Muarojambi Terindikasi Diselewengkan


Sengeti –  Temuan BPK, Rp 48 M Dana BOS Diknas Muarojambi Terindikasi Korupsi,BPK RI perwkilan Jambi menemukan Rp. 48 Miliyar dana Bantuan Oprasional (BOS) di Dinas Pendidikan Kabupaten Muarojambi yang terindikasi salah penggunaan karena tidak dapat disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Karena hal inilah menjadi satu-satunya penghambat Pemkab Muarojambi gagal meraih Opini WTP dari BPK RI Jambi

Muaro Jambi menjadi salah satu dari tiga Kabupaten Kota Provinsi Jambi yang mendapat Opini Wajar Dengan Pengecualin (WDP) oleh Badan Pemeriksaan Keungan Perwakilan Jambi. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten/kota jambi, di lakukan di Kantor BPK kemarin (27/05) di hadiri oleh lima bupati se provinsi jambi. Hasilnya dua kabupaten Kerinci dan Batanghari mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sementara tiga lainya Muaro Jambi, Bungo, dan Tanjabtim

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jambi, Eliza menatakan, hasil laporan dari Audit BPK pemerintah Kabupaten Muaro Jambi tidak mencatat pengeluaran belanja bantuan oprasional sekolah dalam Neraca dan laporan sesuai dengan jenis Beban-LO, Saldo Kas lainya dana Bos Per 31 Desember 2015. “Ada dana yang dari pusat, Provinsi kan masuk ke Kas, ada yang jadi Pendapatan, dan aset, nah yang itu tidak di catat” ujar Eliza.

Masih di katakan Eliza, saat di konfirmasi apakah pihaknya audah berusaha untuk meminta catatan tersebut, pihaknya sudah meminta namun dari pihak Dinas tidak memberikan.”kurang kooperatif lah, tidak tau ya kalau dulu dulu enak, mungkin yang saat ini menurun” jelasnya lagi.

Pihaknya pun memberikan waktu selama 60 hari bagi Pemkab muaro Jambi untuk menyelesaikan hal tersebut. Jika dalam waktu tersebut tidak di selssaikan maka bahanya akan biasa di bawa ke pusat untuk di tindak lanjuti.”waktunya 60 hari, semua yang WDP waktunya 60 hari” ujarnya.

Mendapati hal tersebut, Bupati Muaro Jambi yang baru keluar dari acara penerimaan LKPD mengatakan, pihaknya akan segera menindak lanjuti. Di jelaskanya, dirinya sebenarnya sudah mewanti wanti hal tersebut.”saya sudah mewanti wanti padahal, tapi tetap saja. Buktinya secara keseluruhan kita bagus, tidak ada temuan dan sebagainya hanya satu soal dana Bos ini” ujar Bupati.

Kedepanya, di katakan Burhanuddin Mahir, pihaknya akan membentuk tim untuk menyelesaikan persoalan tersebut agar bisa memenuhi deadline dari BPK.”yah begitulah, saya sudah pernah bilang walau di atasnya bagus, tapi ada dibawahnya yang tidak kan kena semua. Jadi ini memang tanggung jawab bersama” jelas Bupati Lagi.

Di singgung, apakah akan ada hukuman atau sanksi bagi SKPD yang bermasalah, Bupati mengatakan untuk mempelajarinya terlebih dahulu.”kita lihat saja nanti, apa yang saya lakukan” tegas Bupati sambil berlalu.

Sementara itu anggota DPRD sekaligus anggota komisi A dari fraksi demokrat ,Ramli ketika dimintai keteranganya di ruang Gedung DPRD Muarojambi Mengatakan,hal tersebut memang langsung masuk ke rekening sekolah masing-masing namun jikalau memang temuan dari pihak BPK RI terindikasi korupsi,maka kita sebagai perwakilan rakyat akan melakukan pemanggilan terhadap pihak diknas dan akan melakukan hering terkait hal tersebut,”katanya.

Lanjutnya,dengan adanya kejadian tersebut maka tentu merugikan daerah sebab kalau muarojambi dapat WTP maka mendapat reword dari pusat sebesar 20 M,tentu akan menguntungkan daerah muarojambi,tapi hal itu tidak berhasil disebabkan oleh adanya temuan BPK RI  tidak tercatatnya pengeluaran dana BOS sebesar 48 M,”pungkasnya.bds

Ruangan komen telah ditutup.