Mahasiswa Tuding Ada Indikasi Jual Beli Jabatan di Tanjabbar

Kualatungkal, AP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) didemo Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Tanjabbar. Para mahasiswa ini menyampaikan bahwa ada indikasi jual beli jabatan di lingkup Pemkab Tanjabbar dan meminta ketegasan pemkab untuk memberhentikan ASN yang tersandung kasus korupsi, Rabu (07/11).

Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjabbar Ambok Tuo kepada mempersilahkan para pendemo untuk melaporkan ke aparat hukum.

Jika ada bukti bahwa sebagian pejabat yang duduk saat ini telah dimintai duitnya, Sekda menyarankan untuk dilaporkan.

“Misalkan, saya sudah ngambek duit dari pejabat yang ada ini, laporkan, ini buktinya,” kata Ambok.

Ambok tak menuding tuntutan mahasiswa itu tidak berdasar. Hanya saja, jika ada bukti yang konkrit silahkan diproses secara hukum.

Lanjut Sekda, soal ASN yang tersandung hukum (kasus korupsi), sebelum ada SKB dua menteri, Pemkab Tanjabbar sudah melakukan pemberhentian kepada yang bersangkutan.

Hanya saja, yang bersangkutan melakukan upaya hukum melalui PTUN. Hasilnya, pengadilan mengabulkan permintaan pemohon.

Putusan pengadilan ini, menurut sekda adalah putusan tertinggi dan telah dilaksanakan dengan sebenar-benarnya. Namun belakangan muncul SKB dua menteri dan pimpinan lembaga tinggi yang mengintruksikan setiap daerah menyelesaikan proses pemecatan terhadap ASN‎ yang terlibat perkara korupsi dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.

“Jelas ini akan kita sampaikan ke BKN. Bahwa pemkab sudah melakukan pemberhentian sebelum ada SKB dua menteri ini. Dan sekarang yang menjadi dilema, apakah dengan SKB ini bisa menggugurkan putusan pengadilan itu, tentu yang bisa jawab ini adalah pakar hukum,” ujar Sekda.

Soal intruksi ini, pihaknya pun tetap menindaklanjuti dan pemkab masih diberi waktu hingga akhir Desember 2018. “Nanti kita laporkan dulu ke BKN, secara akumulasi,” tandasnya.

Berdasarkan data yang diperoleh, ada 44 ASN di Provinsi Jambi yang tercatat sebagai pelaku kejahatan korupsi yang dibuktikan dengan keputusan hukum tetap. Dari 44 ASN ini, 15 pegawai di Pemprov Jambi, sisanya 29 ASN tersebar di 11 kabupaten/kota. (it)

 

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.