Terapkan SOP, Petugas P2U Lapas Sarolongun Dianiaya Atasan

Penganiayaan Disaksikan Kalapas

Sarolangun, AP – Aneh, salah seorang petugas Penjaga Pintu Utama (P2U) Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) kelas III kabupaten Sarolangun, Amran Naibaho menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lapas tempatnya bekerja, bukan mendapat pujian, namun malah dianiaya oleh atasannya.

Penganiayaan diduga dilakukan oleh oknum penjabat struktural lapas sarolangun berinisial NS, kamis (14/2). Parahnya lagi, penganiayaan disaksikan oleh kepala Lapas, Irwan. Selain itu, kejadian ini juga disaksikan oleh sejumlah Narapidana.

Hal ini diungkapkan Amran Naibaho, kepada wartawan. Menurut dia, dirinya telah bekerja sesuai dengan Stadar Operasional Prosedur (SOP), namun saya dapat kekerasan. “mestinya saya dapat pujian, malah dapat pukulan dari atasan,” tutur Amran.

Amran menuturkan Karonologis kejadiannya, dirinya tidak mau mengeluarkan Warga Binaan Pemasyatakatan (WBP) yang akan bekerja luar tembok, dengan alasan tidak diterimanya daftar nama Tamping pekerja baru oleh petugas penjaga pintu utama (P2U) yang belum diketahui apakah sudah melalui sidang Tim Pemantau Pemasyarakatan (TPP) untuk layak dipekerjakan sebagai Tamping.

Dia juga menyebutkan, sidang TPP dilakukan untuk menyeleksi para WBP yang telah memenuhi syarat berhak atau tidaknya dijadikan Tamping pekerja sesuai dengan Permenkumham RI no 7 tahun 2013.

Lebih jauh dia, mengungkapkan, selama Lapas Sarolangun di kepalai oleh Irwan, tidak diperlakukan lagi buku Bon yang berfungsi sebagai kelengkapan administrasi pertanggung jawaban mengeluarkan tamping pekerja luar tembok.

“Buku bon tidak ada daftar nama Tamping baru, jadi saya tidak berani mengeluarkan WBP asal-asalan, malah saya kena marah dan dipukul oleh Kasubsi pembinaan, yang datang bersamaan dengan Kalapas,” kesalnya.

Dia juga memaparkan alasan tidak mengeluarkan Tamping baru, karena ada Tamping yang kasus perkara Korupsi atas nama Asep septiawan, perkara UU RI NO 31 Tahun 1999 tindak pidana korupsi.

“Sesuai dengan Permenkumham RI No. 7 tahun 2013, poin 6, yang isinya, untuk diangkat menjadi Tamping atau Pemuka bukan Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana Terorisme, Narkotika, Psikotropika, Korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia berat, kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, penipuan serta penggelapan, inilah yang membuat saya tidak berani mengeluarkan Tamping baru,” tegasnya. (hen)

Ruangan komen telah ditutup.