Hasil Evalusai KPK, Pencegahan Korupsi di Jambi Masih di Bawah Rata-rata

Jambi, AP – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi dan evaluasi atas pelaksanaan program pencegahan korupsi di Provinsi Jambi selama 2018, di Aula Rumdis Gubernur Jambi, Selasa (12/3/2019).

Kegiatan tersebut diikuti seluruh Bupati dan Walikota serta Pejabat lainnya, hadir dalam agenda tersebut Koordinator unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) KPK Wilayah II, Aida Ratna Zulaiha, Juned Junaidi, Basuki Haryono dan Ardiansyah.

Seusai kegiatan, Aida Ratna Zulaiha kepada awak media mengatakan, sebenarnya KPK telah melakukan efaluasi terhadap program pencegahan korupsi telah dilakukan sejak tahun 2017 jadi KPK mengefaluasi tahun 2018 terhadap pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah kabupaten kota.

Secara umum, hasil evaluasi tahun 2018 atau dari 2 tahun terakhir untuk wilayah Provinsi Jambi sebesar 56 persen, artinya capaian ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2017 yaitu sebesar 49,6 persen, ujarnya.

“Itu angkanya masih dibawah nilai rata-rata nasional, sebesar 58 persen, tapi sebenarnya yang diinginkan KPK diaras 70 persen,” ujarnya.

Lebih jauh Aida Ratna mengatakan, kenapa harus diatas 70 persen, itu berati beberapa program yang di interfensi KPK di Jambi itu sudah dilaksanakan.

Ada delapan program pencegahan korupsi yang Insersi di Jambi dan juga di beberapa daerah di Indonesia, diantaranya adalah perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), Dana Desa, optimalisasi penerimaan daerah, dan manajemen aset daerah.

Program-program tersebut secara umum sudah diinsersi di Provinsi Jambi namun belum semuanya terlaksana dengan baik. Antar daerah di Provinsi Jambi pun berbeda kecepatanya melaksanakan program-program itu. Tetapi KPK tetap akan membantu pelaksanaan program-program tersebut.

Pemprov Jambi di tahun 2017, 45 persen menjadi 68 persen. Pemerintah Kabupaten Batanghari dari 50-67 persen, Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) dari 54 – 66 persen, Sarolangun dari 46-60 persen, Muaro Jambi dari 47-57 persen, Bungo 51-56 persen.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Kerinci dari 52-55 menjadi persen, Kota Sungai Penuh 53-53 persen, Merangin 51-52 persen, Tebo 46-50 persen, sedangkan Kota Jambi menurun, yakni dari 58 menjadi 44 persen.

Begitupun dengan Pemkab Tanjabtim dari 46 menjadi 43 persen.

Ditegaskannya, KPK akan terus mendorong pemerintah daerah di Provinsi Jambi untuk menjalankan rekomendasi tersebut dan memantau keberlangsungan rencana aksi. KPK juga berharap masyarakat bisa ikut melakukan pengawasan dengan efektif, dan tidak permisif pada tindak pidana korupsi sekecil apapun.

Ruangan komen telah ditutup.