Meski Ada Penolakan, Road Show

#2019GantiPresiden Tetap Akan Digelar

Jambi, AP – Beberapa waktu lalu, puluhan orang yang terhimpun dalam organisasi kemasyarakatan gelar aksi damai tolak upaya Road Show gerakan #2019gantipresiden di Provinsi Jambi, aksi itu di sampaikan di kantor Gubernur Jambi, Rabu siang (29/8).

Menurut Koordinator Masa Aksi, Musa Anang menolak Road Show itu untuk menciptakan suasana kondusif menjelang Pemilu 2019.

“Kami dengan tegas menolak kegiatan tersebut dilaksanakan di Provinsi Jambi, demi terciptanya suasana kondusif menjelang Pemilu 2019,” Koordinator Masa Aksi, Musa Anang.

Namun aksi penolakan tersebut tidak membuat gentar untuk menggelar Road Show deklarasi #2019gantipresiden di Jambi. Noprianto sebagai ketua sekaligus koordinator #2019gantipresiden Provinsi Jambi. Dengan tegas ia katakan deklarasi tetap akan berjalan.

“Sama sekali kita tidak akan terganggu dengan langkah-langkah mereka, ” katanya, Kamis (30/8).

Atas penolakan tersebut,  Noprianto menilai dalam negara demokrasi semua orang berhak mengeluarkan pendapat. Akan tetapi, ia sangat menyayangkan ormas yang menolak tersebut.

“Yang didemo itu bukan person to person. Tapi yang semestinya di demo itu adalah kebijakan pemerintah,” sambungnya.

Selain itu, sesuai dengan apa yang di sampaikan Bawaslu dalam #2019gantipresiden. menurutnya sejauh ini sudah jelas tidak ada pelanggaran didalamnya.

Tak dapat dipungkiri,  Berbagai persiapan pihaknya sudah dipersiapkan. Diantaranya sudah terbentuknya panitia persiapan penyelengaraan deklarasi akbar #2019gantipresiden. Sekaligus menimbang tempat pelaksanaannya.

“Jika lebih dari 50 ribu, kemungkinan kita akan laksanakan di arena ex. MTQ,  kemungkinan besar pada september nanti kita akan deklarasi,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya yang di terbitkan Aksi Post pada edisi 30 Agustus 2019 Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ilham Saputra menilai gerakan #2019GantiPresiden sebagai dinamika politik mendekati pemilihan presiden dan tidak ada larangan dari pihaknya terkait hal itu.

Sebelumnya, Komisioner KPU Wahyu Setyawan juga menyampaikan hal yang sama. Dalampandangan KPU fenomena tagar 2019 ganti presiden itu sama nilainya dengan fenomena #jokowi2periode.

Namun demikian, ekspresi politik yang dilindungi oleh konstitusi kita juga harus mengikuti prosedur-prosedur sebagaimana berlaku. Seperti, misalnya, izin terhadap aparat kepolisian terkait kegiatan yang dilakukan.

Begitu pula disampaikan Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar. Fritz mengatakan tidak ada pelanggaran kampanye terkait dengan aksi 2019 ganti presiden.

“Ini bagian dari kebebasan berbicara,” kata Fritz di Jakarta.

Namun demikian, Fritz mengatakan dalam menyampaikan kebebasan berbicara hendaknya tetap patuh kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ia menyampaikan apabila terjadi hal-hal yang dinilai melanggar hukum, intimidasi, persekusi maka dapat dilaporkan ke kepolisian.

“Pihak kepolisian melakukan apa yang seharusnya dilakukan,” katanya. (rii/ant)

 

Ruangan komen telah ditutup.