Perusahaan di Tanjabtim Banyak Belum Salurkan CSR

Muarasabak, AP – Meski telah dibentuk Forum Corparate Social Responcibility (CSR), namun masih banyak perusahaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) belum melakasanakan tanggung jawabnya merealisasikan CSR.

CSR merupakan bentuk kepedulian sosial perusahaan terhadap lingkungannya dan harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan seperti diamanatkan oleh undang-undang dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur nomor 13 Tahun 2013 tentang CSR.

Untuk mengkoordinir pelaksanaan CSR oleh perusahaan, Pemkab Tanjabtim telah membentuk Forum CSR Kabupaten Tanjung Jabung Timur sejak Tahun 2016 lalu yang diketua oleh Kepala Bappeda Kabupaten Tanjabtim.

Kepala Bappeda Tanjabtim, Ali Fachruddin, saat dikonfirmasi pada senin (3/9) kemarin menyebutkan, dari 52 Perusahaan yang ada di Tanjabtim, sejauh ini baru 47 perusahaan yang terkoordinir dalam menyalurkan CSR nya.

“Dan dari 47 perusahaan itu, Baru 20 Prusahaan yang sudah menyerahkan laporan realisasi CRS nya kepada kita,” sebut Ali Fachruddin.

Dikatakannya, dalam menjalankan Perda CSR yang terbentuk atas inisiatif DPRD Tanjab Tim pada tahun 2013, Forum CSR Kabupaten sudah melakukan upaya upaya kepada prusahaan yang ada, agar perda ini berjalan.

“Untuk CSR ini, kita terus menghimbau perusahaan-perusahaan untuk melaporkan CSR nya. Di setiap pertemuan Forum CSR kita selalu evaluasi perusahaan yang tidak aktif ini masalahnya,” kata Ali Fachruddin.

Dilanjutnya, bukan hanya itu, bahkan Pemda telah  menyurati prusahan dan melibatkan OPD terkait guna mensosialisasikan Perda CSR ini.

“Kita mengundang, merangkul mereka, guna mensosialisasikan perda CSR yang sudah dibentuk, dan ada kewajiban prusahaan untuk menyalurkan CSR ini terhadap kabupaten atau masyarakat tempat mereka beroperasi,” jelasnya

Ditambahkanya, ada sanksi tegas jika prusahaan tidak mengindahkan perda CSR ini, sanksi tegas itu akan mereka dapatkan bila aturan CSR itu tidak mereka jalankan.

“sesuai perda kita, sanksi pertama yang akan kita lakukan teguran tertulis, sanksi tegasnya kita akan cabut izinnya,” pungkasnya.

Sementara Itu, Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, Robby Nahliyansyah saat diwawancarai menegaskan, jika perusahaan tidak mau mengeluarkan CSR nya untuk daerah berarti perusahaan yang bersangkutan telah melanggar peraturan darah tentang CSR.

“Selama ini perusahaan yang aktif hanya itu-itulah, sekitar 20 perusahaan. sementara perusahaan yang ada di wilayah kita sekitar 70an. Sisanya saya tak tau apa masalahnya,” ujar Robby.

Dilanjutkan Wakil Bupati, prinsipnya itu adalah Perda yang telah disusun dan disepakati oleh DPRD. “Kami meminta perusahaan yang hari ini belum aktif, secepatnya harus aktif berkenaan dengan CSR. Intinya adalah kebersamaan dalam membangun,” kata Wabup.

Bahkan, Robby menyampaikan pihaknya akan turun ke lapangan untuk menanyakan ke perusahaan permasalahan yang terjadi. Dan akan memberikan Sanksi kepada perusahaan yang tidak melakasanakan tanggungjawabnya.

“Kalau memang nanti kami temukan di lapangan, dia tidak berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang paling pertama pasti kami tegur dulu, sampai dengan pembekuan izin, itu haknya pemerintah daerah ko, tidak ada yang melarang hal itu,” Pungkas Robby.(fni)

Ruangan komen telah ditutup.