Harga Sawit Akan Diatur Melalui Perda

Jambi, AP – Merosotnya harga jual buah kelapa sawit di tingkat petani merosot, hal ini di tanggapi oleh Asisten II Provinsi Jambi, Agus Sunaryo dan ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesian (HKTI) Jambi, Drs. H. Usman Ermulan, MM, hal itu ditanggapi usai menghadiri diklat Himpunan Pengusaha Muda (HIPMI) di Jambi, beberapa waktu lalu.

Menurut Usman Ermulan Pemerintahan harus terlibat, turun langsung dan membantu dalam masalah ini dan mengangkat para petani sawit. Harga dari petani itu juga sudah 650, terlalu jauh dan petani itu sangat dirugikan.

“Kita mohon bantuan bagaimana upaya ini untuk menaikkan harga pabrikan, jangan terlalu tinggi disparitasnya sampai Rp400 sampai Rp500 dari harga yang ditetapkan perkebunan untuk petani swadaya,” harapnya.

Tidak hanya itu, Usman Ermulan juga mempertanykan kenapa harga sawit anjlok, apa karena masalah pelabuhan, atau ada punguta-pungutan yang tidak resmi atau ada hal lain.

“Pak kapolda bisa nertibkan itu, pungatan-pungutan liar itu sehingga merugikan pelati, kalau memang ada,” ujarnya

Seharusnya analog kita, rupiah terdepresi satu dolar sekarang sudah mendekati Rp 15000 kalau dibanding dulu, sekitar Rp 14000, harusnya rupiah diterima satu kilo gram CPO itu rupiahnya lebih banyak diterima petani, menguntungkan bagi petani, lebih tegas Usman mengatakan, “Ini kok tidak ada perobahan,” ujarnya.

Menurut Agus Sunaryo, Asisten II Provinsi Jambi, hal itu harus ada campur tangan Pemerintah dan hari ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi melalui Dinas Perkebunan (Disbun) dan untuk terkait harga sawit masyarakat swadaya itu tetap diperhatikan.

“Kemarin kami sudah melakukan studi banding di Kalimantan Selatan kemudian ke Sumatera Utara sudah dicoba dan disini (Jambi,red) akan kita coba bawa nanti. Akan ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang penjualan kelapa sawit petani Swadaya,” jelasnya.

Lanjutnya, ia juga menjelaskan bahwa ada namanya pengawas dari pemerintah, gunanya ada ahli teknis yang menilai bahwa sawit itu mempunyai atau jenis tinera atau jenis yang buruk. “Nanti ada tenaga teknisnya, jadi disitu dia bisa menentukan bahwa kualitas sawit masyarakat ini standarnya apa dan harganya berapa,” tambahnya.

Untuk fungsinya dari Perda ini, terutama dari tim pengawasan manakala ada PKS yang melanggar dari Perda ini tentu pemerintah juga akan memberikan sanksi administratif harga. (rul)

 

Ruangan komen telah ditutup.