Jambi, AP – DPRD Kota Jambi kembali menggelar rapat Paripurna terhadap penyampaian pandangan umum Fraksi DPRD terhadap ranperda RPJMD Kota Jambi 2018-2023, digedung DPRD Kota Jambi, Selasa (23/04).
Hendriyani, dari Fraksi demokrat dalam penyampaiannya atau pandangan fraksinya mengatakan RPJMD pada hakekatnya adalah merupakan penjabaran visi-misi program kepala daerah dalam memimpim lima tahun kedepan.
“Merujuk pada visi – misi yang telah ditetapkan yaitu menjadikan Kota Jambi sebagai pusat kota perdangan, jasa dan bebasis masyarakat yang berbudaya dan berakhlak dengan mengedapan pelayanan yang prima,” ujarnya.
Maka dari itu katanya, Fraksi Demokrat menyampaikan tiga pertanyaan terkait visi-misi tersebut yang harus dijawab oleh Walikota dan Wakil Walikota Jambi yaitu, kemana pengembangan Kota Jambi akan dibawa, apa yang akan dicapai selama 5 tahun kedepan dan apa saja strategi dan cara untuk mencapainya.
Sutiyono dari Fraksi PDI-P dalam pandangan umumnya yaitu juga mengatakan RPJMD merupakan kontrol dari kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan OPD.
“Ranperda yang dibuat adalah acuan bagi pemrintah Kota Jambi dalam menjalankan fungsinya dan menetapkan keutamaannya atas kepentingan terhadap kemaslahatan masyarakat,” jelasnya.
Maka dari itu katanya, Fraksi PDI-P meminta kepada kepala daerah Kota Jambi menjelaskan stadarisasi layanan prima, hal itu sesuai dari visi-misi RPJMD tahun 2018-2023 yaitu menjadikan Kota Jambi sebagai pusat perdangangan dan jasa berbasis masyarakat berahlak dan berbudaya dengan mengedepankan pelayanan prima.
“Kemudian untuk misi penguatan kreatifitas ekonomi perkotaan, jelaskan bentuk dan wujudnya ekonomi kreatif yang akan dikembangkan,” paparnya.
Sementara itu, Wakil Walikota Jambi Dr Maulana menanggapi beberapa pandangan Fraksi DPRD Kota Jambi mengatakan apa yang disampaikan masing-masing fraksi tersebut akan menjadi cacatan untuk dievaluasi dalam menjalankan program dan visi-misi Pemerintahan Kota Jambi.
“Secara umum masukan dari setiap fraksi sangat baik, dan ada beberapa pertanyaan diantaranya terhadap pelayanan prima itu seperti apa kemudian tentang pemerdayaan ekonomi. Angka kemiskinan agar kita fokus indikator ekonomi,” ujarnya menanggapi pandangan berbagai fraksi.
Kemudia Maulana juga menanggapi pertanyaan dari fraksi DPRD terkait pembangunan infrastruktur yang lebih memperhatikan aspek lingkungan serta kualitas kehidupan.
“Itu beberapa poin penting, InsaAllah kita jawab dan kita kaji bersama dengan steakholder terkait terhadap masukan yang akan menjadi pertimbangan bagi kami,” tutupnya. (Bdh)
