BPK Sebut Opini WTP Apresiasi Hasil Pengelolaan Keuangan

Jambi, AP – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jambi mengatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hasil pemeriksaan laporan keuangan daerah hanya apresiasi dalam membuat laporan keuangan bukan anugerah.

“Opini WTP bukan anugerah, namun lebih kepada apresiasi hasil pengelolaan keuangan dalam membuat pertanggungjawaban dan melaporkan hasilnya,” kata Kepala BPK RI Perwakilan Jambi Hery Ridwan di Jambi, Minggu, (12/05).

Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Tingkat kewajaran informasi tersebut berdasarkan empat hal.

Pertama, kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah. Selanjutnya berdasarkan pada kecukupan informasi laporan keuangan, efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hery Ridwan menjelaskan, setiap daerah yang telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah hendaknya melakukan validasi terhadap catatan-catatan yang terdapat dalam LHP. Kemudian hasil validasi tersebut ditindak lanjuti sebagai perbaikan.

“Selain itu pemerintah daerah harus memperketat pengawasan di semua aspek pengelolaan keuangan, serta melibatkan inspektorat dalam proses pengawasan,” kata Hery Ridwan.

Penyerahan LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut dalam rangka memenuhi amanat undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Sesuai dengan yang tertera pada pasal 20 undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK mengenai tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP. Jawaban terhadap penjelasan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari setelah LHP diterima. ant

 

 

Ruangan komen telah ditutup.