Tujuh Fraksi di DPRD Kota Jambi Setujui Perubahan RAPBD Tahun 2019

Jambi, AP – DPRD Kota Jambi kembali menggelar paripurna pengesahan RAPBD-P tahun 2019 terhadap kata akhir dari fraksi-fraksi DPRD Kota Jambi diruang rapat Swarna DPRD Kota Jambi, Selasa (13/08).

Berjalannya rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, M Fauzi, yang dihadiri langsung oleh Wakil Walikota Jambi, Dr Maulana, Pimpinan Fraksi di DPRD serta para OPD di Jajaran Pemkot Jambi.

Fraksi FKB dari delapan fraksi di DPRD Kota Jambi menolak menyetujui RAPBD Kota Jambi tahun 2019 ditetapkannya menjadi Peraturan Daerah pada RAPBD-P tahun 2019.

Fraksi PKB menilai dalam penganggaran APBD-P tahun 2019 terdapat ketidak profesionalan, karena mengingat masih ada penganggaran yang tidak mengedapan prinsif kehati-hatian dan asas manfaat.

“Faksi PKB menilai penggalokasian yang berprinsif kepada keinginan dan bukan kepada kebutuhan. Pada bagian Humas Setda Kota Jambi ada penambahan anggaran lebih dari 2 Miliyar, padahal didalam pembahasan kita ketahui masih ada sisa anggaran sekitar 500 juta,” terangnya.

Sehingga dengan demikian fraksi PKB berkeberatan alokasi anggaran di Humas Setda Kota Jambi, dengan pertimbangan itu maka fraksi PKB menolak Rancangan peraturan daerah tentang rancangan dan pendapatan belanja daerah perubahan RAPBD-P tahun 2019 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah kota jambi tahun anggaran 2019 dan dimasukan pada lembaran Kota Jambi.

Menanggapi itu Wakil Walikota Jambi, Dr H Maulana mengaku itu adalah hal biasa dalam proses demokrasi, karena hal itupun merupakan catatan penting bagi pihak Pemkot Jambi untuk menganalisa anggaran tersebut sesuai dengan visi-misi Pemerintah Kota Jambi.

“Satu dari delapan fraski menolak untuk mensetujui. Namun hal itu biasa dalam proses demokrasi,” kata maulana.

Namun Maulana merespon secara postif karena dengan demikian pada prinsifnya Maulana mengatakan bagaimana meningkatkan PAD tanpa membebankan masyarakat sesuai dengan dinamikia demokrasi.

“Poin selanjutnya efektif dan efisian dengan OPD, kemudian anggaran harus mempunyai daya ungkit untuk kesejahteraan masyarakat, secara umum poin-poin itu sangat baik dan kami meresponnya. Begitupun saya sampaikan kepada OPD untuk merespon apa yang disampaikan oleh fraksi kalo tujuan itunya jelas,” ujarnya. (Bdh)

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.