Bawaslu Batanghari Usulkan Biaya Pengawasan Pilkada Tahun 2020 Rp 8 Miliar

Aksi Post.com- Menghadapi pemilihan kepala daerah(Pilkada) serentak tahun 2020, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Batanghari, mengusulkan dana pengawasan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Batanghari sebesar Rp 8 miliar.

Dikatakan Ketua Bawaslu Kabupaten Batanghari, Indra Tritusian, Kamis 10/10, dana pengawasan Pilkada telah diusulkan Bawaslu kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari pada bulan Agustus lalu. Dana yang diusulkan tersebut dipergunakan untuk pembiayaan Lembaga Adhoc,Penegakan Hukum Terpadu(Gakumdu) biaya sosialisasi dan biaya penangan perkara.

“Sejak usulan disampaikan kepada Pemerintah Daerah,hingga saat ini baru sebatas koordinasi,belum masuk kepada proses pembahasan anggaran antara Bawaslu dan TAPD. Kita hingga saat ini masih menunggu proses yang dilakukan oleh TAPD,” Ujar Indra diruang kerjanya Kamis 10/10.

Lebih lanjut dijelaskannya, usulan dana pembiayaan pengawasan Pilkada sebesar Rp 8 Miliar lebih itu, berdasarkan kepada Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 tentang pendanaan kegiatan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2018 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2019.”Sebutnya

“Dari hasil rapat koordinasi yang dilakukan antara pemerintah bersama Bawaslu pada tanggal 7 Oktober di Kementerian Dalam Negeri(Kemendagri) Jakarta kemarin,disepakati bahwa untuk penyediaan dana pengawasan Pilkada 2020 paling lambat tanggal 14 Oktober 2019,”tutur Indra.(Sup)

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.