Batas Akhir 14 Oktober, Pemda Batanghari Belum Tanda Tangani NPHD Dengan Bawaslu

Aksi Post.com – Hingga saat ini 16 Oktober,Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari belum menanda tangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah(NPHD) terkait dana pengawasan penyelenggaraan pilkada tahun 2020 bersama Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Batanghari.

Dari hasil kesepakatan dalam rapat koordinasi evaluasi pendanaan pada tanggal 07 Oktober lalu di Kemendagri,Pemerintah Daerah sepakat penanda tanganan NPHD paling lambat tangga 14 Oktober 2019.

“Batas akhir penanda tangan NPHD itu paling lambat tanggal 14 Oktober. Itu keputusan hasil rapat di Kemendagri tanggal 7 Oktober lalu,namun sampai hari ini,Pemkab Batanghari belum menanda tangani NPHD bersama Bawaslu.”Ujar Ketua Bawaslu Batanghari Indra Tritusian 16/10.

Dikatakan Indra,Pemkab Batanghari sudah menanda tangani NPHD bersama KPU Batanghari pada 01 Oktober lalu, akan tetapi kenapa penanda tanganan NPHD bersama Bawaslu belum di lakukan,”Sebut Indra.

Lebih lanjut Indra menuturkan,Sebelumnya Bawaslu dan TAPD telah melakukan pembahasan dan sudah timbul angka real kebutuhan.

“Terkait dari usulan dana hibah pengawasan penyelenggaraan pilkada 2020,Bawaslu sudah menyampaikan kepada pemerintah pada bulan Agustus lalu Sebesar Rp 8 Miliar lebih. Sementara Untuk daerah lain seperti Tanjabtim sudah tanda tangan NPHD tanggal 14 Oktober kemarin.”Kata Indra.

Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batanghari,M Azan dikonfirmasi Aksi Post menjelaskan,dari sisi anggaran daerah tidak ada kendala mengenai usulan yang disampaikan Bawaslu.

“Untuk kemampuan anggaran daerah saya rasa tidak ada masalah. Kalau untuk penanda tanganan NPHD saat ini pak Bupati masih dinas luar. Kemungkinan dalam Minggu ini NPHD nya selesai,”Ungkap Azan

Disinggung batas waktu akhir yang disepakati pada Rakor di Kemendagri 07 Oktober lalu,bahwa NPHD paling lambat 14 Oktober,Azan menerangkan,bahwa sesuatu hal berkenaan dengan uang negara itu harus melalui mekanisme berjenjang.

“Pembahasan sudah kita lakukan bersama Bawaslu. Untuk angka real sebelum NPHD ditanda tangani itu harus melalui mekanisme dalam penganggaran. Secara aturan berjenjang dan harus melalui proses pembahasan di Badan Anggaran DPRD,karena ini masuk dalam APBD Murni 2020.”Tutur Azan.(Sup)

Ruangan komen telah ditutup.