Jambi, Aksipost.com – Marakya aksi debt collector (DC) menarik paksa kendaraan kreditur membuat konsumen resah, kondisi ini menjadi perhatian Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI).
Ketua umum LPKNI Kurniadi Hidayat kepada Aksipost.com mengatakan, sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019, tugas debt collector hanya sebagai juru tagih, bukan juru sita.
“Debt collector dilarang mengeksekusi, kecuali bila si konsumennya menyerahkan jaminannya secara suka rela,” kata Kurniadi, Senin (13/01/2020).
Dijelaskannya, bila konsumennya tidak rela menyerahkan jaminannya maka tidak boleh dipaksa oleh debt collector. Hal ini sudah merupakan tindakan perbuatan melawan hukum dengan arti lain perampasan.
Caranya, jelas Kurniadi, pihak finance harus mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan dengan melengkapi surat perjanjian, Akte Fidusia, Sertifikat Fidusia, Surat peringatan 1, 2 dan ke 3 serta pendampingan dari pihak kepolisian Polres, Polresta dan Polda.
“Saya berharap pihak terkait, baik finance ataupun konsumen mengikuti peraturan yang berlaku,” ujarnya.
Dengan adanya MK tersebut, lanjut Kurniadi, pihak kepolisian agar jangan ragu-ragu lagi untuk menerima laporan dari konsumen yang kendaraannya diambil dijalan atau menderek kendaraan di konsumen.
“Saya meminta aparat hukum bertindak tegas segera menindak lanjuti dengan menangkap para pelakunya,” pungkasnya. (Rul)
