Bangko, AP – Bupati Merangin Al Haris meminta ASN ditempatnya tak ikut berpolitik praktis pada pemilihan Gubernur Jambi 2020.
“Mengingat sekarang ini sudah masuk tahun politik dan tahapan sudah berjalan. Perlu untuk selalu diingatkan, sehingga tidak akan berdampak buruk kepada ASN tersebut dan calon gubernur yang didukung. Para ASN fokus saja bekerja dengan baik melayani masyarakat dan jangan ada masyarakat yang mengeluh terhadap pelayanan yang diberikan. Itu saja sudah sangat membantu saya,’’ ujar Bakal Calon Gubernur Jambi ini, Senin 29 Juni 2020.
Selain itu, bupati juga minta kepada para ASN untuk lebih berhati-hati dalam mengenakan handphone android. Jangan sembarangan komentar dan membagikan informasi yang berhubungan dengan politik.
“Jangan sampai komen dan meng-share informasi yang dilakukan menjadi barang bukti keterlibatan oknum ASN ikut berpolitik praktis. Sebab Bawaslu akan terus selalu memonitori media-media sosial pada tahapan Pilgub Jambi 2020,” kata dia.
Sekedar diketahui, netralitas ASN dan aparatur desa diatur dalam Pasal 282 dan pasal 283 ayat 1 dan 2 serta pasal 494 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kemudian, bagi oknum ASN dan aparatur desa yang nekat melakukan pelanggaran ikut terlibat berpolitik praktis, bisa dikenakan sanksi dengan ancaman hukuman antara satu sampai enam bulan kurungan penjara.
Sanksi lainnya antara lain diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 a quo, dilarang melibatkan pejabat BUMN/BUMD, aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, serta kepala desa/lurah dan perangkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya.
Selain sanksi tersebut, sanksi kedisiplinan ASN juga akan diberikan sesuai dengan tingkatan pelanggarannya. Bisa diberikan sanksi penundaan kenaikan pangkat maupun pencopotan jabatan, bahkan sanksi terberat yakni pemberhentian dengan tidak hormat. (Nazarman)
