Jambi, AP – Pengelolaan dana desa yang jumlahnya tidak sedikit, bukan hanya diharapkan bisa mensejahterakan masyarakat, namun juga harus dilakukan secara transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi kedepan, alokasi dana desa akan ditambah oleh pemerintah.
Anggota Komisi V DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Jambi, H. Bakri mengatakan, pengelolaan dana desa harus transparan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Selain itu juga untuk menghindari timbulnya prasangka negatif di tengah masyarakat.
“Pengelolaan dana desa harus transparan, agar nantinya tidak ada masalah,” ujar H. Bakri, Senin (23/01) kemarin.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan, bahkan jika perlu sebelum dana tersebut dikelola, aparat pemerintah desa perlu duduk bersama dengan masyarakat untuk merembukkan apa program yang akan dilaksanakan dengan dana tersebut.
“Bahkan jika perlu, aparat pemerintahan desa menempelkan catatan pengelolaan dana desa di kantor desa agar masyarakat mengetahuinya. Sehingga tidak ada rebut-ribut di belakang,” pungkasnya. met
