Muaratebo, AP– Pasca Pemilihan bupati (Pilbup) Tebo (15/02) lalu diduga berimbas pada salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Tebo intervensi dan tekanan terjadi terhadap pekerja honorer kontrak di sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tebo menurut informasi mereka di suruh bersumpah jika memilih Pasangan calon (Paslon) Nomor urut 1 SK honor kontrak tidak akan di keluarkan (Pecat,red) oleh Sekwan.
Sekretaris dewan (Sekwan) DPRD kabupaten Tebo Nafri Junaidi saat di konfirmasi Aksi Post Rabu (22/2) kemarin melalui sambungan telponnya maupun Short Massage Service (SMS) belum bisa terkonfirmasi terkait kebenaran apakah memang benar ada dugaan pekerja honor kontrak yang terancam di pecat karena tidak memilih atau mencoblos pada saat pemilihan bupati (Pilbup) Tebo beberapa waktu lalu.
Sejumlah pekerja honor kontrak saat di konfirmasi Aksi Post kemarin disekretariat DPR Tebo enggan berkomentar karena takut kalau benar-benar di pecat.
Sementara itu informasi yang di dapat koran ini, bahwa rumor yang berkembang di sekretariat DPRD Tebo para pekerja honor kontrak yang di duga telah memilih atau mencoblos paslon nomor urut 2 saat ini sudah menerima honor kerjanya (Gaji,red) sedangkan mereka pekerja honor kontrak lainnya yang terimbas politik tersebut hingga saat ini SK belum di terimanya terlebih gaji selama bekerja. ard
