Jambi, AP – Data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) di Provinsi baru 56,8 persen atau 1,900.797 jiwa penduduk Provinsi Jambi yang terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) KIS. Masih ada sekitar 43,2 persen yang belum teritegrasi, hal ini terungkap pada sosialisasi, publikasi integrasi jaminan kesehatan daerah Provinsi Jambi 10 April 2017 di Lapangan Kantor Gubernur Jambi.
Kepala Regional II BPJS Kesehatan Hidayat Sumintapura mengatakan dukungan pemerintah daerah (Pemda) terhadap keberlangsungan program JKN-KIS demi mencapai cakupan semesta sangat strategis ditujukan sebanyak 431 Pemda telah menunjukkan komitmennya.
Dukungan pemerintah Provinsi Jambi juga cukup baik pada tahun 2016 tercatat sebanyak 3.978 peserta Jamkesmasda yang didaftarkan Pemprov Jambi. Selanjutnya tahun 2017 ini sebanyak 8.349 sudah terdaftar dan mulai aktif terhitung tanggal 1 Mei 2017 ini. “BPJS kesehatan berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dalam segi pelayanan di internal serta kerjasama dengan penyedia layanan kesehatan. Saat ini tercatat sebanyak 25.940 Faskes yang telah bekerjasama dengan BPJS dengan rincian 20.778 FKTP dan 5.162 FKTL,” ujarnya kepada sejumlah wartawan.
Bahkan kata dia dilakukan penandatangan komitmen antara BPJS kesehatan dengan Pemerintah Provinsi Jambi yang dilakukan langsung Gubernur Jambi H Zumi Zola. Hal ini sebagai upaya optimalisasi peran perluasan kepesertaan dan peningkatan kepatuhan dan penindakan ketidakpatuhan badan usaha terhadap undang-undang jaminan kesehatan nasional. “Ini merupakan tahap awal sehingga mulai 1 Januari 2019 tak ada lagi keluhan terkendala dana untuk berobat,” ucapnya.
Gubernur Jambi H Zumi Zola memberi apresiasi terhadap program JKN KIS. Karena pelayanan kesehatan merupakan program prioritas pemerintah Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi menganggarkan bagi masyarakat kurang mampu yang belum terkaper JKN dengan dana dari APBD Provinsi Jambi. “Program ini telah berjalan selama setahun. Pasien yang sakit di obati di RS Raden Mattaher, semua biaya ditanggung pemerintah daerah,” ucapnya.
Bahkan kata Zola jika tidak bisa tangani di daerah dirujuk ke Jakarta. Seperti ada anak yang berusia empat bulan yang mengalami penyumbatan empedu harus dirujuk ke RS Cipto Mangunkusumo dan saat ini telah sembuh. “Semua fasilitas ditanggung pemerintah, mulai dari keberangkatan, penginapan hingga pulang ke Jambi, karena selama ini banyak keluhan sampai di Jakarta harus kemana. Bahkan ada yang berminggu-minggu belu ketemu dengan dokternya,” ucap Zola.
Dia berharap kepada pemerintah kabupaten/kota ikut membantu meningkatkan kesehatan masyarakat. Masyarakat sehat sebagai indikator kesejahteraan, untuk itu Zola minta kepada tenaga kesehatan tidak pilih-pilih dalam memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat. “Jangan sampai program presiden tidak jalan,” ucapnya. (mas)
