Jakarta , AP – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan keinginan Partai Amanat Nasional (PAN) menarik kader dari kursi menteri adalah hak partai. Pemerintah tidak bisa mencegah bila ada keinginan tersebut.
“Ya kami kembalikan ke PAN. PAN bagaimana? Kalau PAN menginginkan itu, tentu pemerintah tidak bisa menahan,” kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (25/07).
Kalla mengatakan ini menjawab pertanyaan wartawan soal keinginan Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais yang meminta agar PAN menarik kadernya dari Kabinet Kerja. Amien melontarkan pernyataannya di sebuah acara yang ditayangkan Kompas TV.
Menurut Kalla, bisa saja partai menarik diri dari pemerintahan. Namun, secara etis hal tersebut harus dilakukan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai yang mewakili Dewan Pengurus Pusat partai. “Kalau partai yang bersangkutan minta keluar enggak apa-apa, tapi itu bukan Pak Amien, harus ketua umum, sekretaris jenderal,” kata Kalla.
Seperti diketahui, PAN menempatkan satu kadernya di kursi Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo, yakni Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Asman Abnur. Kader PAN lain yang berada di pemerintahan adalah Sutrisno Bachir yang duduk sebagai Kepala Komite Ekonomi dan Industri Nasional.
Meski berada di pemerintahan, PAN memiliki sikap berbeda dengan pemerintah. Contohnya adalah soal pembahasan UU Pemilu beberapa waktu lalu. Saat itu, pemerintah bersama partai-partai koalisi pendukungnya mendukung Presidential Threshold 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional. Namun, dalam sidang paripurna DPR, PAN justru melakukan aksi walk out karena mendukung angka ambang batas yang berbeda, yakni nol persen.
Asman mengatakan orientasinya saat ini adalah bekerja dengan baik dan menunjukkan kinerja yang bagus. “Apa yang dibebankan pada saya adalah memperbaiki aparatur sipil negara. Jadi saya konsentrasi menjalankan tugas yang telah diberikan Presiden,” kata Asman menanggapi pernyataan Amien Rais, saat ditemui di Kompleks Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/07). (tmp)
