Batanghari, AP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Batanghari mengkritik program kerja pemerintahan Bupati Batanghari Syahirsah. Kritikan tersebut disampaikan empat fraksi pada paripurna pandangan umum fraksi terhadap RAPBD Tahun anggaran 2018 Kamis (09/11), di Aula Paripurna DPRD Batanghari.
Dari pandangan empat fraksi yakni, Fraksi PDIP, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra dan Fraksi PKS, Program Kerja Batanghari Bersatu kepemimpinan Syahirsah banyak tidak memenuhi sasaran.
Paripurna di pimpin langsung oleh ketua DPRD kabupaten batanghari M.Mahdan.S.Kom, dan wakil ketua Elvisina. Dihadiri langsung oleh Bupati Batanghari Syahirsah,Sy, wakil bupati batanghari Sofiah Fattah, Waka polres batanghari, ketua pengadilan negeri muara Bulian, serta seluruh kepala OPD dilingkup pemkab batanghari.
Dalam pandangan umum fraksi kali ini, sejumlah fraksi menyampaikan kritik dan saran terhadap pemkab batanghari, seperti yang disampaikan oleh Dailami dari fraksi PDIP dirinya mengatakan dalam program bupati syahirsyah dirinya berharap agar bisa benar benar terealisasi dengan baik dan tepat sasaran.
Salah satunya program kartu batanghari sejahtera (KBS) yang merupakan salah satu visi misi dari batanghari bersatu ini, dailami menilai banyak yang tidak tepat sasaran, dan juga program bantuan sapi bagi warga.
” Sapi bukan orang yang miskin yang mendapatkan nya, dan saya meminta kepada bapak bupati untuk dapat mengantisipasi apalagi saat ini banyak ditemukan Penyakit bagi hewan tersebut, yakni jembrana, dan penyakit ini belum ditemukan untuk pengobatannya”ungkap Dailami dengan tegas.
Adi Susanto dari fraksi Demokrat pun juga mengkritik kinerja bawahan bupati batanghari ini, Dia menilai kinerja dinas PUPR harus lebih ditingkatkan, karena banyak jalan yang ditemui pekerjaannya belum dikerjakan secara maksimal, seperti jalan desa aro saat ini baru mencapai 30 meter dari panjang 400 meter pekerjaan.
” ini sebagian kecil dan tentu saja banyak Infrastruktur lainnya yang terkendala pemerintah dalam hal ini harus lebih menekankan OPD terkait, apakah mampu atau tidak dalam melakukan tugasnya”tegas Adi Susanto.
Tak hanya itu dirinya menilai kartu batanghari sejahtera (KBS) belum secara merata masyarakat yang menikmati.
Selanjutnya dari Fraksi Gerindra Alpandi menilai pemkab hingga sampai saat ini belum bisa memanfaatkan aset sarana yang sudah ada.
” ada sarana kita yang belum dimanfaatkan salah satunya Waterboom seharusnya pemkab dapat mencari solusi yang terbaik, agar terlaksana nya program pemerintah,” sebut alpandi.
Alpandi juga menyinggung untuk ekonomi kerakyatan harapnya tidak ada lagi KKN terhadap penyaluran bibit dan benih, pemerintah memang perlu memprioritaskan bibit subsidi untuk masyarakat.
Sementara itu dari fraksi PKS yakni adison berharap bantuan pemerintah tepat dan berguna bagi masyarakat kabupaten Batanghari, dan jangan ada lagi yang tumpang tindih soal pendistribusian dalam hal bantuan.
“Prestasi itu bukan seberapa banyak kita membuat peraturan daerah, tapi seberapa banyak kita mengimplementasikannya, apakah masyarakat sudah merasakan langsung”timpal adison.
Tak hanya itu adison meminta musrenbang jangan jadikan seremonial belaka, karena banyak usulan masyarakat tidak terakomodir oleh pemerintah, sehingga masyarakat menilai musrenbang hanya sebagai seremonial saja. Sup
