Jakarta, AP – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman mengatakan kolaborasi yang dijalin bersama-sama dengan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Gerindra kemungkinan bakal terus berlanjut hingga Pemilu 2019 mendatang.
“Mungkin saja kerja sama sampai 2019, tergantung konstelasi politik,” kata Sohibul Iman dalam rilis, Senin (25/12).
Menurut Presiden PKS, ketiga partai sepakat akan berkoalisi pada Pilgub tahun depan yang berlangsung di lima provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Maluku Utara.
Sohibul menegaskan bahwa Pilkada 2018 adalah sebuah batu loncatan menuju Pemilu legislatif dan presiden pada 2019, sehingga kerja sama pada 2018 menjadi pertimbangan untuk 2019.
“Pilkada 2018 adalah ‘stepping stone’ (batu loncatan) kepada pemilu 2019, mudah-mudahan (kerja sama tiga partai) bisa terpelihara sampai 2019, kami harapkan,” paparnya.
Sohibul menerangkan prinsip saling pengertian adalah memahami bahwa ketiga parpol tersebut tidak bisa bekerja sama pada semua Pilkada serentak 2018 baik di provinsi maupun kabupaten/kota.
Sebagaimana diwartakan, DPD Partai Demokrat Jawa Barat optimistis PKS dan PAN akan tetap mengusung Deddy Mizwar dan Ahmad Syaikhu menjadi calon gubernur dan wakil gubernur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018.
“Kami sangat menghormati pertemuan antara para petinggi Partai Gerindra, PKS, dan PAN, di Jakarta, Minggu (24/12). Kami berharap pertemuan untuk menjajaki kerja sama menghadapi pemilihan kepala daerah serentak 2018 tersebut berguna bagi bangsa dan negara,” kata Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat Irfan Suryanagara, ketika dihubungi melalui telepon, Senin (25/12).
Menurut Irfan, hingga saat ini pihaknya masih memegang keputusan yang dibuat oleh Partai Demokrat, PKS, dan PAN, di tingkat Provinsi Jawa Barat, untuk mengusung Deddy Mizwar dan Ahmad Syaikhu di Pilgub Jawa Barat 2018.
Dia berpendapat walaupun telah digelar pertemuan dengan Partai Gerindra di Jakarta, dirinya yakin PKS dan PAN masih akan bergandengan tangan dengan Partai Demokrat menghadapi Pilgub Jabar 2018.
Hal tersebut, kata dia, dikarenakan belum adanya keputusan dari PKS dan PAN untuk mencabut keputusan sebelumnya.
Ia mengatakan deklarasi pengusungan Deddy Mizwar-Ahmad Syaikhu tinggal menunggu koordinasi antara Partai Demokrat, PKS, dan PAN di tingkat Jawa Barat dengan masing-masing pengurusnya di tingkat pusat.
Pengamat Politik dari Universitas Paramadina, Arif Susanto, menilai ada potensi polarisasi politik pada Pemilu 2014 terulang kembali pada Pilkada Serentak 2018.
Hal itu terlihat dari kesepakatan Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) berkoalisi untuk sejumlah daerah penting pada Pilkada 2018. Tak menutup kemungkinan koalisi tersebut semakin solid dan berlanjut hingga Pemilu 2019.
Adapun tiga partai tersebut sebelumnya sempat tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) pada Pemilu 2014. Namun, PAN dalam perjalanannya bergabung dengan pemerintah.
“Politik akan kembali mengalami polarisasi politik yang mirip 2014. Buktinya, Gerindra-PKS-PAN sudah membuat kesepakatan, meskipun kita juga harus bikin catatan,” ucap Arif dalam sebuah acara diskusi di bilangan Setia Budi, Jakarta Selatan, Selasa (26/12/2017).
Polarisasi politik, menurut dia, menjadi salah satu penyebab politik identitas subur dalam suatu daerah.
Ia menambahkan, model-model politik kebencian sebetulnya sudah dimunculkan pada tahun-tahun sebelumnya. Namun, efek yang ditimbulkan tak terlalu kuat.
Efek politik identitas menjadi sangat kuat pada 2017, terutama pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. Sebab, saat itu terbentuk polarisasi politik yang amat tegas, yakni pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno berhadapan dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat.
“Dengan polarisasi yang tegas maka sangat mudah bagi elite politik untuk memicu konflik yang menyebabkan pembelahan masyarakat,” tuturnya. (Tim/ant/Kmp)
