Kualatungkal, AP—Konflik Lahan antara Koperasi Tungkal Ulu (Kotalu) dengan warga lima desa belum menemui titik terang. Dua minggu yang lalu sempat dilakukan pertemuan dengan Pemkab Tanjabbar yang dipimpin Asisten Ekbang, hanya saja belum ada kesepakatan.
Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Ir Amdani dihubungi tidak berkomentar banyak soal konflik Kotalu dengan masyarakat lima desa .
Menurutnya, sudah dilakukan pertemuan dengan warga beberapa waktu lalu. Pihaknya masih menunggu laporan dari Koperasi Tani Tungkal Ulu.
“Mereka masih berunding di lapangan. Tergantung di lapanganlah, ” jelas Amdani, Minggu kemarin.
Staf Ahli Setda Tanjabbar Ir H Erwin belum lama ini mengatakan, sudah ada pertemuan dengan warga terkait konflik Kotalu.
Mantan Kadishut Tanjabbar ini membenarkan jika lahan itu telah dilepaskan dari kawasan hutan ke Areal Pengguna Lainnya. Tahap pertama dilepaskan sekitar 2.400 ha pada 2012 lalu dan tahap dua pada akhir 2017 lalu seluas 1.800 hektare.
Soal hasil perundingan dengan warga, Erwin menyarankan agar mengkonfirmasi asisten Ekbang. Begitu juga dengan Kepala Pemangku Hutan (KPH) Tanjabbar Dri Handoyo, saat tidak berkomentar banyak.
“Tanya saja ke Asisten I apa Asisten II yang komplit datanya, “tutur Dri Handoyo.
Keterangan yang dihimpun, sebelum ada pelepasan kawasan hutan dari Hutan Produksi dan Eks HPH ke Areal Pengguna Lainnya pada 2012 (2.400 ha) dan 2017 (1.800 ha), lahan ini merupakan pemberian dari PT DAS kepada Koperasi Tani Sawit Tungkal Ulu (konflik lahan 1998). Lahan ini merupakan kawasan HP KUD MARLANG dan Eks HPH PT Loka Rahayu dan eks HPH PT Sadar Nila.
Lahan ini pun diperuntukkan untuk anggota koperasi (Kotalu) yang beranggotakan warga Sungai Rotan (348 KK) dan Desa Lubuk Kambing (720 KK).
Berjalannya waktu, lepas dari kemitraan PT DAS, lahan ini tidak dikelola KOTALU dan akhirnya digarap masyarakat lima desa di Renah Mendaluh, yang totalnya ribuan jiwa.
Terakhir sempat beberapa kali dilakukan pertemuan antara Pemkab Tanjabbar dan Warga Lima desa di Merlung dan di ruang rapat Kantor Bupati Tanjabbar. Tidak ada data otentik yang menyebutkan kesepakatan antara warga dan Koperasi Tungkal Ulu. (it)
