Jakarta, Ap – Mahkamah Konstitusi (MK) akan kembali menggelar sidang pengujian UU 7/2017 tentang Pemilu yang diajukan oleh bakal calon anggota DPR dari daerah pemilihan Sumatera Barat II, Dorel Amir.
“MK akan melanjutkan sidang untuk perkara pengujian Undang Undang Pemilu dengan agenda mendengarkan perbaikan permohonan pemohon,” ujar juru bicara MK Fajar Laksono melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Selasa, (18/9).
Dalam sidang pendahuluan yang digelar pada Rabu (5/9), pemohon mendalilkan bahwa pihaknya merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu yang tidak mengatur batasan waktu keanggotaan bagi anggota partai politik untuk menjadi bacaleg.
Pemohon mengatakan bahwa sepengetahuan dia, Partai Golkar belum membuka keanggotaan baru. Namun, pemohon merasa banyak bacaleg yang bukan merupakan kader Golkar, tetapi didaftar sebagai bacaleg.
Pemohon menduga bahwa caleg ini direkrut sebagai bacaleg karena memiliki modal lain selain kualitas dan pemahaman pendidikan politik.
Dalam dalilnya pemohon menyebutkan, sebelum UU a quo diundangkan, dalam RUU Pemilu tadinya akan diatur persyaratan bakal calon legislatif pada Pemilu Tahun 2019.
Pemohon menyebutkan dalam RUU tersebut diatur bahwa bacaleg harus menjadi anggota partai sekurang- kurangnya satu tahun agar bacaleg tersebut mendapatkan pendidikan politik dari partai politiknya dan telah mengetahui secara aktual tugas-tugas pokoknya.
Dengan diterapkannya persyaratan tersebut, pemohon menilai posisi partai politik peserta pemilu kemudian memberikan peran yang sangat strategis dalam menentukan kualitas dan kelayakan bakal calon wakil rakyat yang ada di daerah maupun pusat. ant
