Jambi, AP – Pemerintah (Pemprov) Jambi yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi Drs.H.M.Dianto,M.Si mengusulkan program pembangunan infrastruktur kepada Komisi V DPR RI. Sekda harap adanya dukungan pembangunan infrastruktur dari Komisi V DPR RI, yakni dalam dukungan penganggaran dari APBN. Usulan program ini disampaikan saat menerima Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI ke Provinsi Jambi, Kamis (18/10), bertempat di Ruang VIP Bandara Sultan Thaha, Jambi.
Tampak hadir pada kesempatan tersebut Pelaksana Tugas (Plt)kepala Bappeda Provinsi Jambi, Ir.Agus Sunaryo,MM dan mitra kerja Komisi V dari Provinsi Jambi. Ketua Tim Kunjungan kerja Komisi V Anton Sukartono Suratto hadir bersama anggota diantaranya H.Bakrie anggota DPR RI asal Provinsi Jambi dan mitra kerja komisi V DPR RI yaitu Kementerian PUPR, Kemenhub, Kementerian Desa, PDT dan Trans Basarnas dan PT Angkasa Pura.
Agenda yang dilaksanakan di Provinsi Jambi adalah meninjau kegiatan perluasan Bandara Sultan Thaha Jambi, meninjau pembangunan jalan menuju Pelabuhan Ujung Jabung dan peninjauan status jalan, jalan non status, melihat pembangunan prasarana pengendali banjir Sungai Batanghari, Pasar Angso Duo, Kota Jambi, dan penataan Kawasan Danau Sipin dan pembangunan Jembatan Batanghari 3.
Beberapa hal yang dipaparkan Pemprov Jambi kepada Komisi V DPR RI yaitu peningkatan konektivitas jalan, jembatan, pelabuhan dan bandara. Fokus pembangunan yang disampaikan adalah Jl. Simpang Niam Lubuk-Kambing Merlung, Jalan Ujung Jabung dan Jembatan Sungai Rambut, Pelabuhan Ujung Jabung, Pelebaran jalan akses Candi Muaro Jambi, peningkatan status jalan akses Bandara Bungo, Pelabuhan Ujung Jabung, Jalan Bathin II-Muara Sabak Ujung Jabung, Jalan Letter W/Batas Sumbar-Kerinci-Sei Penuh-Tapan, Pembangunan Dermaga Wisata Danau Kerinci, dan pembangunan jembatan Batanghari III.
Sekda menjelaskan, kunjungan Komisi V DPR RI di Provinsi Jambi diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi pemerintah dan masyarakat Provinsi Jambi dimana konteks pembangunan infrastruktur sebagai pendukung utama kesuksesan pengembangan perekonomian di daerah. “Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang ada sesuai dengan kemampuan dan kewenangan namun dengan keterbatasan anggaran, maka upaya percepatan penyediaan infrastruktur yang layak dan memadai masih menjadi sebuah tantangan yang terus dihadapi. Oleh karena itu dibutuhkan sumber-sumber pendanaan lain yang dapat dioptimalkan untuk membangun dan penyediaan infrastruktur di seluruh wilayah Provinsi Jambi termasuk melalui pendanaan APBN dan alokasi dana khusus,” ujar Sekda.
Sekda mengemukakan, pemerintah menyadari bahwa proses penetapan angka APBN sudah dilaksanakan. “Seluruh proses-proses anggaran ini terus kami ikuti, namun kenyataannya semakin banyak kebutuhan yang kami sampaikan, tetapi anggaran sangat minim. Oleh karena itu, dalam kunjungan spesifik Bapak dan Ibu anggota DPR RI pada hari ini sangat diharapkan adanya penguatan alokasi untuk Provinsi Jambi pada APBN 2019 yang akan datang. Adapun beberapa kegiatan yang kami mohon adalah peningkatan konektivitas wilayah jalan dan jembatan, bangunan pelabuhan dan Dermaga hingga peningkatan bandara khususnya pembangunan jalan desa Simpang Ujung Jabung dan Jembatan Sungai Rambut, dimana Pelabuhan ujung Jabung yang merupakan infrastruktur utama kawasan ekonomi Ujung Jabung,” tutur Sekda.
Dalam pertemuan ini juga dipaparkan isu strategis yang dihadapi di Provinsi Jambi yaitu sektor primer dengan nilai tambah rendah, komoditas unggulan (karet, kelapa sawit, batubara) fluktuatif. Konektivitas belum memadai, infrastruktur dasar belum memadai, khususnya di perkotaan, pusat pertumbuhan pemicu ekonomi belum ada, ekspor lebih banyak melalui pelabuhan luar. Hms Prov
