Jakarta, AP – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius menilai Kementerian Perhubungan akan menjadi mitra strategis BNPT dalam upaya pencegahan terorisme di dalam negeri.
Penilaian itu ia sampaikan usai menandatangani nota kesepahaman bersama antarkedua lembaga untuk meningkatkan upaya pencegahan terorisme di Jakarta, Rabu, (12/12).
“Operasi transportasi di Indonesia begitu luas, kami ingin memastikan segala sesuatunya berjalan aman mengingat rentannya aksi terorisme menggunakan atau menyasar fasilitas transportasi,” ujar Suhardi.
Menurut dia, dengan kolaborasi ini akan dipastikan segala prosedur operasi standar (SOP) di Kementerian Perhubungan yang meliputi perhubungan darat, laut, dan udara bisa dalam posisi pencegahan yang maksimal.
Pencegahan aksi terorisme yang melibatkan sarana trasportasi merupakan kebutuham yang mendesak, katanya.
“Kalau aksi ini dibiarkan, dampak sosialnya juga sangat besar. Coba ingat kasus bom Bali, peristiwanya hanya sebentar tapi dampaknya sampai sekarang,” pungkas Suhardi.
Oleh sebab itu akan lebih baik bagi pemerintah untuk melakukan tindak pencegahan agar tidak kecolongan.
“Lebih baik jangan meremehkan, kami berkaca pada kejadian di luar negeri, fasilitas umum diserang tiba-tiba karena tujuan mereka adalah menyebar ketakutan, menunjukkan eksistensi,” katanya.
Isu keamanan khususnya ancaman aksi terorisme menjadi perhatian Kementerian Perhubungan mengingat rentannya fasilitas atau akses transportasi untuk dijadikan sasaran teror, atau menjadi media perpindahan komponen terorisme.
Oleh sebab itu, Kemenhub menggandeng BNPT untuk memastikan segala prosedur operasi standar (SOP) di aspek perhubungan darat, laut, dan udara memiliki aturan baku untuk mencegah dan menanggulangi terorisme.
“Kami harus punya konsep yang terintegrasi, dan saya sangat senang kami bisa melihat kembali SOP yang ada sudah benar, sudah sesuai atau belum, termasuk kegiatan pelatihan juga akan banyak dilakukan,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. ant
