Muaratebo, AP – Pemerintah daerah (Pemda) Tebo melalui bagian organisasi Sekretariat daerah (Setda) kabupaten Tebo menyatakan bahwa memasuki akhir Maret 2019 ini tercatat dari 165 pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) eselon II dan III wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) telah mencapai 66,67 persen.
“Iya, memasuki akhir Maret (25/3) dari 165 pegawai ASN eselon II dan III di lingkup Pemda Tebo yang wajib LHKPN telah melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI),” ujar Kepala bagian Organisasi Helmi,SI.p kepada Aksipost Senin (25/3) kemarin di kantornya.
Helmi menguraikan kembali, bahwa dari 165 wajib LHKPN, sebanyak 110 orang pegawai ASN Tebo eselon II dan III telah menyampaikannya. Sedangkan 55 orang pegawai ASN lagi atau sebanyak 33 persen di yakini Kabag Organisasi bakal rampung penyampaian LHKPN nya hingga per 31 Maret mendatang,” ucapnya meyakini.
Dengan begitu lanjut Helmi, jika masih ada pegawai ASN eselon II dan III belum menyampaikan atau melaporkan LHKPN nya maka mereka secara tegas bakal di sangsi.
“Sangsi tersebut di berikan kepadanya mulai teguran secara lisan dan tulisan hingga tidak akan di bayarkan sepeser pun sama sekali Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) pegawai bersangkutan,” tegasnya.
Aturan sangsi tegas tersebut “beber Kabag Organisasi Helmi, sebagaimana di jelaskan dan di atur dalam Peraturan bupati (Perbup) Nomor.6 Tahun 2019 Tentang penyampaian LHKPN di lingkup Pemda Tebo. (ard)
