Muaratebo, AP – Terkait Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri dalam negeri (Mendagri) Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) pegawai ASN terlibat korupsi.
Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tebo tengah melakukan pendataan terhadap pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Tebo yang terlibat kasus tindak pidana korupsi untuk dilaporkan kepada BKN.
Kepala BKPSDM Tebo Haryadi melalui Sekban Suwarto, Senin (01/4) kemarin mengatakan bahwa apabila Pemkab Tebo tidak cepat untuk menindaklajuti pemberhentian pegawai ASN Tebo yang terlibat kasus korupsi hingga akhir bulan April 2019 ini maka kepala daerah atau bupati bakal terancam sangsi yakni di berhentikan sementara dari jabatannya, kata Suwarto.
Saat ini, ada dua orang yang telah di laporkan ke BKN pusat akan di berhentikan dari ASN. Adalah mantan Kadis Tanaman Pangan Dan Holtikultura Tebo Sarjono dan Kabid sarana dan prasarana Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Kembar Nainggolan.
“Keduanya telah di nyatakan inkrach dalam kasus proyek embung air di desa Sungai Abang kecamatan VII Koto,” ujar Suwarto meyakini.
Diberitakan Aksi Post sebelumnya, Kamis (1/03/2019) lalu bahwa Surat Keputusan (SK) Bupati Tebo tentang Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) tersandung kasus korupsi sebanyak sembilan orang pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah kabupaten (Pemkab) Tebo sudah di serahkan kepada yang bersangkutan.
“SK PTDH terhadap 9 orang pegawai ASN Tebo yang tersandung korupsi tersebut di antaranya ialah JN, RD, AH, IY, MF, H, AA, AS dan ZF. (ard)
