Jakarta, AP – Pengamat Kebijakan Publik Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan pemerintah harus mempersiapkan warga Kalimantan Timur agar dapat menerima daerahnya menjadi Ibu Kota baru Indonesia.
Hal itu, kata Trubus, agar tidak jadi benturan sosial budaya bagi masyarakat di Kalimantan Timur. “Harus sosialisasi terus menerus, rakyat harus dibimbing agar siap adanya perpindahan itu,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Senin, (26/08).
Selain itu pemerintah juga harus terus-menerus melakukan dialog publik kepada masyarakat, agar mereka dilibatkan dalam pembangunan Ibu Kota baru.
Meski masyarakat di tempat yang disebut Joko Widodo sebagai calon Ibu Kota baru yaitu Penajam Paser Utara dan Kutai Katanegara kebanyakan masyarakat pendatang, namun menurut Trubus kearifan lokal yang ada di Kalimantan Timur juga harus dapat dilestarikan.
“Kearifan lokal yang ada d Kaltim harus bisa dilestarikan jangan sampai jadi benturan. Ketika ada pembangunan akan ada pendatang lokal dan pendatang dari luar negeri yang dibawa investor, jangan sampai adanya pendatang ini menjadi konflik bagi masyarakat asli,” kata dia.
Dia mengatakan dengan semakin banyaknya pendatang di Kalimantan Timur maka tidak hanya akan ada lapangan pekerjaan yang semakin terbuka dan juga potensi masuknya budaya baru yang mungkin saja belum dapat diterima oleh masyarakat sekitar.
Oleh sebab itu, keterlibatan tokoh masyarakat, ulama, tokoh adat dan generasi muda dalam merespons Ibu Kota baru di Kalimantan Timur sangat diperlukan untuk menjadi masukan bagi pembangunan Ibu Kota.
“Jangan sampai pemindahan Ibu Kota Negara seperti memindahkan gedung saja, tanpa melihat masyarakat yang ada di dalamnya,” kata dia.
Presiden RI Joko Widodo memutuskan kawasan Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebagai kawasan ibu kota baru pemerintahan.
“Menyimpulkan ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara,” kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Senin.
Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah mengkaji sejumlah calon kawasan ibu kota di Pulau Kalimantan.
Jokowi menjelaskan bahwa Kalimantan Timur dipilih karena memenuhi sejumlah kriteria kebutuhan kawasan ibu kota, yakni risiko bencana yang minim, memiliki lokasi strategis di tengah-tengah Indonesia, dan ketiga berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yakni Balikpapan dan Samarinda. Keempat, memiliki infrastruktur lengkap dan tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180.000 hektare. ant
