Jambi, AP – Dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan, pengawalan, dan partisipasi aktif dalam menciptakan transparansi penyaluran dan penggunaan Dana Desa dengan mengedepankan peran Bhabinkamtibmas dan kepala desa di Provinsi Jambi, Gubernur Jambi Fachrori Umar, mengemukakan penggunaan dana desa dalam menjalankan sebuah program hendaklah secara transparan dan akuntabel, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Hal tersebut dikemukakan Fachrori saat Pembukaan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Kawal Dana Desa (SIKADD), di Gedung Ratu Convention Center (RCC) Jambi, Selasa (03/03/2020).
“Saya menyambut baik dilaksanakannya sosialisasi Sistem Informasi Kawal Dana Desa dan mengharapkan bisa menjadi wadah untuk saling bersinergi antara Pemerintah Pusat, Kepolisian, Pemerintah Daerah, baik Provinsi, Kabupaten/Kota dan desa, pendamping professional, serta sektor terkait lainnya, terutama dalam mengawas pelaksaan prioritas pembangunan di daerah masing-masing,” ujar Fachrori.
Fachrori mengatakan, Provinsi Jambi memiliki 11 kabupaten/kota, 141 kecamatan, 163 kelurahan dan 1.399 desa, dimana terdapat 10 kabupaten/kota yang mendapatkan alokasi dana desa di Provinsi Jambi dan satu kota di Provinsi Jambi yang tidak mendapatkan alokasi dana desa yaitu Kota Jambi, karena sudah tidak adalagi pemerintahan pada tingkat desa di Kota Jambi. ”Guna mendukung pembangunan desa, Pemerintah Pusat telah memberikan dukungan finansial berupa Dana Desa di Provinsi Jambi dengan alokasi dana Rp1,22 triliun pada tahun 2020 dengan rata-rata tiap desa menerima Rp800 juta per Desa. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jambi juga mealokasikan dana bantuan keuangan sebesar Rp60 juta per desa, untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat,” kata Fachrori.
Fachrori menyatakan, dengan semakin diakuinya kewenagan desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, serta semakin besarnya proporsi pemberian sumber daya keuangan kepada desa, maka Pemerintahan Desa diharapkan siap menjalankan tata kelola Pemerintahan Desa dengan baik, termasuk tata kelola keuangan desa.
Fachrori mengungkapkan bahwa bukanlah hal yang mudah untuk menyerahkan pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat desa. Beberapa kendala yang sering dihadapi adalah kurangnya pengetahuan, kemampuan masayarakat desa, dan kapasitas aparat pemerintahan desa, dan beberapa pekerjaan seperti perumusan arah dan tujuan pembangunan. ”Perumusan dan penyusunan RPJMDes, RKPDes dan APBDes, penatalaksanaan pencairan dana, proses pengadaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, masih perlu ditingkatkan pemerintah desa, perlu dukungan dengan panduan serta pendamping untuk mengelola dana desa dari perencanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban,” ungkap Fachrori.
“Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Bapak Ir.Joko Widodo, Pemerintah Daerah perlu melaksanakan dan meningkatkan peran pengawasan dalam pengelolaan dana desa kedepannya di masing-masing daerah, dimana proses pengawasan sudah dapat dilakukan melalui sistem aplikasi berdasarkan basis data berupa Sistem Informasi Kawal Dana Desa (SIKADD). Saya berharap dengan adanya sistem SIKADD, kiranya penggunaan dana desa dapat berjalan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, sehingga tidak adalagi kendala maupun hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa kedepannya,” lanjut Fachrori. (HMS)
