Berita Lainnya
Jambi, AP – Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) telah resmi menjadi partai politik oleh keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada Selasa (19/5) lalu. Disisi lain Gelora Jambi pun menyiapkan strategi khusus untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas di masyarakat.
“Gelora sedang menyiapkan berbagai strategi membangun Jambi untuk Indonesia. Tentunya kami ingin mengucapkan Assalamualaikum terlebih dahulu kepada segenap stakeholder politik di Jambi memperkenalkan diri sebagai parpol baru dan siap berkolaborasi dengan semua elemen untuk membangun Jambi,” ujar Ketua Gelora Provinsi Jambi, Mahyuddin, Kamis (28/5).
Menurutnya, Gelora menyadari bahwa semua elemen politik maupun non politik merupakan kekuatan yang besar. Kendati itu, Gelora ingin mengusung semangat kolaborasi itu. Karena kata dia membangun Jambi tak cukup sebatas diri sendiri namun harus berpadu mengali semua potensi yang ada.
“Gelora masuk ke fase pengembangan organisasi dengan menguatkan struktur dan rekrutmen masif. Gelora akan menjalin komunikasi dengan segenap pihak. Bekerjasama dan berkolaborasi. Gelora akan melakukan silaturahmi tokoh Jambi dan mendorong untuk muncul menjadi tokoh yang bisa bersuara di level nasional memperjuangkan kepentingan masyarakat Jambi. Tentunya silaturahni yang mengacu pada aturan dan pembatasan diatur oleh pemerintah di situasi Covid-19 ini,” kata dia lagi.
Diakuinya Gelora sebagai parpol merupakan sebuah hadiah spesial bagi seluruh fungsionaris dan kader Partai Gelora Indonesia karena SK pengesahan badan hukum parpol dari kemenkumham itu.
“Kado terindah suasana Ramadhan dan menyambut Idul fitri lalu,” katanya.
Ia menceritakan, jika merujuk kebelakang ini sebuah perjuangan yang tanpa henti-henti dilakukan semua fungsionaris maupun kader berjibaku melengkapi persyaratan pembentukan partai Gelora. Mulai dari proses rekrutmen, pembentukan struktur terbawah PAC, DPC, DPD hingga DPW ikut melengkapi dokumen persyaratan. Hal ini terasa semakin berat, lanjutnya, dengan pukulan pandemi Covid19. Bahkan, sekadar untuk rapat konsolidasi dan evaluasi saja sulit dilakukan.
“Belum lagi secara ekonomi para kader maupun fungsionaris Gelora juga terkena dampak. SK pengesahan ini betul-betul menjadi kado spesial kami,” kata Mahyuddin. (Red)
