BATANGHARI, AP- Petani sawah dan petani ladang di Kabupaten Batanghari mengaku kesulitan untuk mendapatkan benih padi unggul. Pasalnya, stok benih yang disiapkan pemerintah daerah saat ini tidak dapat menopang kebutuhan petani sesuai luas areal tanam.
Areal tanam padi sawah dan padi ladang dalam Kabupaten itu seluas 8.230 hektar dengan kalkulasi kebutuhan benih 205.750 kg atau 205,75 ton. Sementara APBD dan APBN hanya mampu mengalokasikan sebanyak 111,25 ton atau 111.250 kg.
“Untuk saat ini mencukupi kebutuhan benih padi, petani mencari benih secara mandiri. Melalui anggaran APBD dan APBN pemerintah sudah menganggarkan sebanyak 111,25 ton. Dengan luas areal tanam saat ini mencapai 8.230 hektar tentunya kita mengalami kekurangan benih sebanyak 94,5 ton, yang idealnya sesuai luas areal tanam kebutuhan kita 205,75 ton,” ujar Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Batanghari, Mara Mulya Pane, Rabu 8 Juli 2020.
Dikatakannya, saat ini petani memasuki tahap musim tanam untuk padi sawah, dengan kondisi iklim yang akan berpotensi kepada musim kemarau, pihak Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura melakukan brigade antisipasi gagal panen.
“Kita sedang menyiapkan brigade antisipasi masuknya musim kemarau, hanya saja saat ini kita membutuhkan anggaran operasional mesin untuk delapan kecamatan,“ katanya.
Terpisah Kabid Sarana dan Prasarana, Darwin Nasution menuturkan, untuk sarana pihak DTPH sudah menyiapkan mesin air dan selang pengaliran.”Kita hanya terkendala dengan biaya operasional mesin, tahun 2020 ini kita dihadapkan dengan musim tanam besar,” kata Darwin.
Selain dinas tanaman pangan, pihaknya juga bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pemadam Kebakaran dalam rangka menghadapi musim kemarau.
“Kita ditahun 2019 lalu seluas 2000 hektar luas areal tanam petani padi mengalami gagal panen, akibat musim kemarau. Hal inilah menjadi pelajaran kita untuk tahun ini agar menyiapkan brigade. Kita berharap sambungnya, pihak DPRD Batanghari akan menyetujui usulan rencana anggaran dalam biaya operasional mesin yang nantinya kita sampaikan dengan estimasi biaya Rp.200 juta untuk Brigade delapan kecamatan,” kata dia. (Supriyadi)
