JAKARTA, AP – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan upaya pemulihan ekonomi tidak bisa dimulai jika kota-kota di Pulau Jawa yang notabene adalah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi terus menerus gagal menurunkan angka penularan COVID-19.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan semua aparatur pemerintah daerah di Pulau Jawa harus bekerja lebih keras mengajak masyarakat mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan. ‘’Sebagaimana catatan Badan Pusat Statistik (BPS) hingga akhir 2019 lalu, Pulau Jawa masih menjadi mesin utama yang memacu pertumbuhan ekonomi nasional, disusul Sumatera,” kata dia, Minggu (19/7).
Kontribusi Pulau Jawa terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 59 persen. Oleh karena itu, menurut dia, kalau kota-kota di Jawa terus bergulat dan gagal menurunkan angka penularan COVID-19, akan menjadi masalah terhadap perekonomian nasional.
“Itu menjadi penanda sangat jelas bahwa perekonomian nasional sedang menghadapi masalah teramat serius. Sehingga proyeksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua ini akan tumbuh minus 4,3 persen,” katanya.
Mantan Ketua DPR RI itu mengatakan fakta tentang Jawa sebagai mesin utama perekonomian negara dan memburuknya kinerja ekonomi pada kuartal II 2020 patut digarisbawahi oleh semua kepala daerah dan aparatur pemerintah daerah di Pulau Jawa.
Prospek pemulihan ekonomi nasional benar-benar ditentukan oleh keberhasilan atau kegagalan kota-kota di Jawa menurunkan angka penularan COVID-19. “Memasuki pekan ketiga Juli 2020 ini, tampak begitu nyata upaya pemulihan masih sulit untuk dimulai. Hingga akhir pekan lalu, DKI Jakarta bersama Jawa Tengah dan Jawa Timur terus mencatatkan jumlah kasus COVID-19 terbanyak. Konsekuensinya, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pun terus diperpanjang,” kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia tersebut menyebutkan peningkatan signifikan jumlah kasus COVID-19 di Jawa maupun perpanjangan periode PSBB sudah pasti berdampak psikologis terhadap seluruh masyarakat.
Banyak kalangan, termasuk pebisnis dan pedagang ragu-ragu untuk memulai lagi kegiatan usaha mereka, masih ada jutaan pekerja yang belum bisa kembali bekerja karena banyak pemilik perusahaan tak mau mengambil risiko dari pandemik sekarang ini.
“Karenanya, para kepala daerah harus melihat persoalannya dengan lebih komprehensif. Setiap kebijakan atau langkah harus terfokus pada dua target. Pertama, upaya menurunkan angka penularan COVID-19, kedua, pemulihan ekonomi di daerahnya masing-masing,” ujarnya. (Red)
