JAKARTA, AP – Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad berharap pidato Presiden Joko Widodo yang menyampaikan laporan kinerja lembaga negara dalam Sidang Tahunan MPR RI pada 14 Agustus mendatang, dapat menyampaikan sesuatu yang menenangkan bagi masyarakat Indonesia di tengah pandemi COVID-19.
“Yang terpenting, pidato Presiden dalam Sidang Tahunan harus dapat memberikan harapan kepada masyarakat,” kata Fadel dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (11/8).
Hal tersebut dikatakan Fadel Muhammad saat menjadi pembicara dalam acara Diskusi Empat Pilar bertema “Sidang Tahunan MPR: Optimisme Dan Harapan Di Tengah Pandemi” kerjasama Biro Humas Setjen MPR RI dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen, di Media Center, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (10/8).
Fadel mengatakan, pidato Presiden Jokowi dalam Sidang Tahunan juga harus membuat “greget” terutama bagaimana mendongkrak secara riil perekonomian Indonesia di situasi seperti ini dan dijaga secara benar jangan sampai resesi.
“Saya rasa, nanti saat Sidang Tahunan itulah rakyat ingin mendengar solusi-solusi dan kemudahan-kemudahan dari pemerintah kepada rakyat terdampak yang ‘out of the box’,” ujarnya.
Dia menilai pemerintah harus menyampaikan terobosan-terobosan luar biasa yang secepatnya diambil agar bisa mengatasi berbagai masalah akibat pandemi. “Saya meyakini dengan dukungan kuat rakyat, pemerintah pasti bisa, pada intinya masih ada harapan,” katanya.
Hal itu menurut dia harus menjadi perhatian serius, karena keadaan saat ini pengamatannya semakin hari semakin memburuk seperti daya beli masyarakat semakin berkurang, bidang industri banyak terimbas.
“Misalnya hotel-hotel walaupun sudah buka namun ‘occupancy rate’ masih rendah dan juga di industri penerbangan yang masih rendah pendapatannya. Masyarakat masih berhati-hati untuk bepergian menggunakan pesawat,” katanya.
Selain itu, Fadel mengingatkan di tengah pandemi yang juga harus diperhatikan adalah rakyat yang bergerak di Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) karena masih terbelit masalah-masalah keuangan seperti pengembalian pinjaman bank dan belum mendapatkan bantuan lunak antara lain bunga bank yang rendah.
“Kami mendengar katanya bunga bank untuk UMKM ditetapkan sampai 3,5 persen tapi belum merata dan ada bantuan untuk membenahi UMKM sebesar satu koma sekian Triliun Rupiah. Itu belum cukup untuk membenahi UMKM yang ada,” katanya.
Hal itu menurut dia yang membuat para pegiat UMKM dan koperasi banyak yang mengeluh karena banyak koperasi terutama simpan pinjam yang mengalami kredit macet disebabkan anggotanya banyak tidak mampu lagi mengembalikan dana pinjaman. (Red)
