Kota Jambi – Pengetatan PPKM level 4 di Kota Jambi bakal dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus tahun 2021 selama 7 hari.
Wali Kota Jambi Syarif Fasha menyampaikan hanya sektor esensial dan kritikal yang dapat beroperasi selama pengetatan PPKM level 4 berlangsung.
Sehingga apotek, toko sembako, transportasi dan sebagainya masih bisa beroperasi.
Sedangkan sektor non-esensial, seperti usaha kuliner, toko furnitur, toko elektronik, wisata, dan sebagainya, harus tutup selama 7 hari.
“Lebih baik kita tutup dulu seminggu. Kalau nanti kondisi jauh lebih baik, semua usaha akhirnya bisa bergerak bebas lagi. Tentu tetap dengan protokol kesehatan yang ketat,” ujarnya.
Pemkot Jambi mengancam akan mengenakan sanksi denda Rp5 Juta kepada pihak yang melanggar pertama kali. Dapat pula mencabut izin usaha yang melanggar kebijakan selama 7 hari tersebut.
“Kalau sampai tiga kali, akan langsung cabut izin usahanya. Ini tujuannya untuk ekonomi kita ke depan bisa lebih baik,” kata Fasha.
Ia pun mengatakan dinas pemerintahan yang bisa beroperasi di kantor, hanya yang berkaitan dengan bidang kesehatan, penanganan bencana, sosial, dan emergency.
“Untuk dinas pendidikan, perizinan, sekretariat daerah, dan dinas lainnya akan WFH (work form home). Sebagian besar PNS nanti akan WFH,” katanya.
Dalam pengetatan PPKM level 4, penyekatan perbatasan atau jalan masuk Kota Jambi juga dilakukan. Ada sebanyak 4 titik penyekatan, yakni di sekitar Pal 11, Simpang Rimbo, Auduri I dan Auduri II.
Fasha menyampaikan pihak yang bisa masuk dan keluar Kota Jambi harus memiliki kepentingan esensial dan kritikal. Sedangkan terkait non-esensial dilarang beroperasi sementara.
“Untuk Sembako dan obat-obatan, serta bahan bangunan, yang termasuk dalam esensial akan tetap dibuka,” kata Fasha.
Selain kepentingan tadi, pihak yang bisa masuk dan keluar Kota Jambi harus sudah divaksinasi COVID-19, dan memiliki surat keterangan bebas dari COVID-19 berdasarkan hasil swab antigen.
