JAKARTA – Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menyindir langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melakukan ritual Kendi Nusantara di Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, Senin (14/3).
Dirinya menyebut kegiatan tersebut sebagai politik klenik yang berupaya mengimplementasikan kemauan penguasa berdasarkan imajinasi irasionalitas.
“Membawa tanah dan air dari seluruh provinsi itu pikiran klenik, sesuatu yang mengada-ada lalu diyakini sebagai sesuatu yang mengandung pesan mistik,” kata Ubed sapaan Ubedilah Badrun, Selasa (15/3).
Aktivis 1998 itu mengatakan praktik politik klenik oleh Jokowi di Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bertentangan dengan rasionalitas masyarakat modern.
“Politik klenik itu menunjukkan suatu kemunduran peradaban politik,” kata Ubed.
Ia kemudian mengatakan bahwa politik modern yang menghadirkan pemerintahan kekinian, sebenarnya meniscayakan rasionalitas dalam seluruh implementasi kebijakan.
“Membawa kendi berisi air dan tanah dari 33 provinsi itu sesuatu yang irasional. Berbahaya jika negara dijalankan dengan politik klenik,” tutur Ubed.
Presiden Jokowi diketahui berkemah di Titik Nol IKN Nusantara, Kalimantan Timur, Senin ini hingga Selasa (15/3).
Kepala negara selama berkemah turut menggelar ritual penyatuan tanah dan air atau Kendi Nusantara di lokasi tersebut.
Tampak sejumlah menteri mendampingi Presiden Jokowi dalam kegiatan Kendi Nusantara, antara lain Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Gubernur pertama yang menyerahkan tanah dan air dari daerahnya adalah Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta.
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa penyatuan tanah dan air Nusantara ini menandai cita-cita besar dan pekerjaan besar yang akan segera dimulai, yaitu pembangunan IKN Nusantara.
“Saya hadir di sini bersama-sama 34 gubernur dari 34 provinsi dari seluruh Tanah Air, bersama 15 tokoh masyarakat dari Kalimantan Timur. Kita tahu baru saja tadi tanah dan air yang dibawa oleh 34 gubernur telah kita satukan di tempat yang akan jadi lokasi Ibu Kota Nusantara,” kata Presiden.
Dikatakan bahwa prosesi penyatuan tanah dan air Nusantara merupakan bentuk kebinekaan dan persatuan yang kuat untuk membangun IKN Nusantara.
