Kualatungkal, AP – Ambo Angka, mempertanyakan sikap Pemerintah Daerah (Pemda) yang mengutus Sekda, sementara Bupati dan Wakil tidak hadir dalam sidang Paripurna DPRD dengan agenda mendengarkan pemandangan umum fraksi tentang Ranperda APBD Perubahan.
Sidag paripurna yang dipimpin Oleh Mulyani Siregar, Wakil ketua DPRD Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) Baru saja dibuka didahului dengan interupsi anggota dewan juga termasuk sidang penting daerah. Bahkan saat Pimpinan sidang baru menyampaikan beberapa pengantar bahwa sidang paripurna dimulai, tiba-tiba Ambo Angka, Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra mengajukan Interupsi.
“Saya mempertanyakan kenapa Bukan Wakil Bupati yang hadir pada sidang kali ini. Apa agenda ini dianggap tidak penting. Sehingga harus mengutus Seorang Sekda mewakilinya. Sementara Wabup sendiri justru memilih menemani kunjungan Gubernur Jambi,” ungkap Ambo Angka, Kamis (03/11).
Dalam pembukaanya, Mulyani mengatakan bahwa Bupati, Dr Safrial sedang sakit. Sementara Wabup, Amir Sakib menemani acara Gubernur Padi di Desa Sri Agung. Namun, menurut Ambo Angka seharusnya Wabup lebih mendahulukan acara yang lebih penting tentang agenda prioritas. Diakuinya, mendampingi Gubernur juga harus dilakukan dan bisa diwalikkan kepada Sekda, tetapi harusnya Wabup lebih mendahulukan kepentingan daerah.
“Kita harus menghargai kedatangan Gubernur. Tetapi Wabup harusnya mengerti agenda mana yang lebih prioritas,” ucapnya.
Usai penyampaian interupsi tersebut, akhirnya Mulyani memulai rapat paripurna pemandangan umum fraksi tentang ranperda APBP 2016 dimulai. Seperti biasa, pemandangan umum disampaikan terlebih dulu oleh Fraksi Gerindra, kemudian PDIP, Golkar dan diakhir oleh Fraksi Restorasi Keadilan.
Secara umum, seluruh pandangan fraksi menyatakan setuju untuk dilakukan pembahasan Ranperda APBP. Meskipun dari masing-masing fraksi memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan tertentu yang harus dijawab pemerintah daerah.
“Untuk Rapat berikutnya akan digelar Jumat (04/11) mendengar jawaban pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi,” kata Mulyani.
Sebelumnya, dalam Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan 2016 disebutkan bahwa total pembiayaan daerah kabupaten pada tahun 2016 sebesar Rp 15.031.814.341. Setelah perubahan berkurang menjadi Rp 144.339.551,44 sehingga menjadi sebesar Rp 14.887.474.789,56. Jumlah keseluruhan anggaran yang dialokasikan untuk belanja dan pembiayaan daerah pada perubahan APBD Tahun 2016 yaitu sebesar Rp 1.124.146.283.672. (satu triliun seratus dua puluh empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).
Seperti biasa, ada saja anggota fraksi yang ditunjuk sebagai juru bicara menyampaikan pandangannya diluar pandangan fraksi. Hal itu setidaknya dilakukan oleh juru bicara Fraksi Gerindra. J Simamora. Dirinya mengharapkan agar pemerintah tidak menghilangkan kegiatan yang sudah direncanakan. Selain itu, dirinya juga pemerintah daerah memperhatikan nasib sarjana pengangguran yang ada didaerah. Pemerintah diharapkan membantu mereka bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Tanjabbar. cha
