Jambi – Dewan Pertimbangan Partai Golkar Provinsi Jambi Usman Ermulan meminta Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata tidak asal-asalan dalam menyampaikan pendapat. Jika benar terdapat praktik penyalahgunaan BBM subsidi di SPBU, Ivan harus bisa memberikan bukti yang kuat.
“Ivan sang wakil ketua DPRD Provinsi Jambi jangan asal ngomong aja. Jika benar ada SPBU yang menjual BBM subsidi yang disalahgunakan, tolong buktikan bung!,” kata Usman, Jumat malam, 27 Desember 2024.
Sebagai seorang mantan anggota DPR RI selama tiga periode dan mantan Bupati Tanjungjabung Barat dua periode, Usman memiliki pengalaman dan wawasan yang luas dalam hal tata kelola pemerintahan, Usman mengingatkan kepada Ivan Wirata untuk tidak hanya sekedar mengeluarkan pernyataan tanpa bukti konkret.
Penting bagi Ivan Wirata untuk tidak hanya sekedar ngomong saja, tetapi juga melakukan tindakan nyata untuk menegakkan keadilan dan hukum dalam menjaga keberlangsungan pembangunan daerah.
Menurut Usman, jika memang benar adanya, Ivan diminta untuk segera membuktikan omongannya agar SPBU yang dituduh tersebut dapat ditindaklanjut oleh pertamina.
“SPBU tersebut harus ditindak oleh Pertamina jika benar adanya. Buktikan bung Ivan, ditunggu!,” tegas Usman.
Dilansir dari Auduri.com, omongan Ivan yang juga Ketua Partai Golkar Muaro Jambi ini berawal dari masih banyaknya potensi pajak yang hilang akibat pengawasan yang lemah. Salah satu sektor paling krusial adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), di mana praktik ilegal dan kecurangan akibat pembayaran pajak diduga menjadi penyebab utama kebocoran pendapatan daerah.
Ivan Wirata cemas terkait maraknya praktik seperti ini dalam pengelolaan BBM bersubsidi di Jambi. BBM yang seharusnya ditujukan untuk masyarakat menengah ke bawah justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu demi keuntungan pribadi
“Masih banyak SPBU yang tidak taat aturan dan bahkan berkolaborasi dengan mafia untuk menjual BBM bersubsidi secara ilegal,” ungkapnya, Kamis (26/12/2024).
Ivan kemudian menyebutkan, kondisi diperburuk dengan lemahnya pengawasan dari pihak berwenang. Tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat aliran subsidi yang sebenarnya ditujukan untuk masyarakat kecil.
“BBM bersubsidi yang seharusnya membantu masyarakat justru dikuasai segelintir orang yang memanfaatkan celah untuk meraup keuntungan pribadi,” tambah Ivan Wirata. (Den)
