Jambi – Komisi II DPRD Kota Jambi turun langsung ke Jambi Town Square (Jamtos) pada Senin (3/2/2025) untuk menindaklanjuti berbagai persoalan terkait pajak parkir, kontribusi CSR, serta penggunaan aset pemerintah yang kini dijadikan lahan parkir.
Namun, dalam kunjungan tersebut, perwakilan manajemen Jamtos tidak dapat memberikan data yang diminta, yang membuat anggota dewan berang.
Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi, Djokas Siburian, menegaskan bahwa pihaknya akan memanggil manajemen Jamtos dan Pemkot Jambi untuk meminta klarifikasi terkait permasalahan ini.
“Kami ingin memastikan hak-hak warga Jambi atas berdirinya Mall Jamtos terpenuhi. Termasuk pajak parkir, CSR, dan aset daerah yang digunakan. Namun, ada hal yang cukup mengejutkan, yaitu seluruh area parkir ternyata terdiri dari lahan masyarakat yang dibebaskan, termasuk jalan dan fasilitas umum yang statusnya belum jelas,” kata Djokas.
Menurutnya, hingga kini belum ada konsesi, kesepakatan, ataupun pembayaran sewa untuk aset tersebut. Jika ada pelanggaran serius yang berdampak besar pada masyarakat, Komisi II tidak menutup kemungkinan membentuk panitia khusus (pansus) guna mengusut masalah ini lebih dalam.
Selain persoalan aset, DPRD juga menyoroti jumlah pajak parkir yang dibayarkan Jamtos kepada Pemkot Jambi, yang dinilai tidak sesuai dengan potensi pendapatan sebenarnya. Berdasarkan temuan Komisi II, Jamtos hanya membayar Rp68 juta per bulan untuk pajak parkir, angka yang dinilai sangat minim dibandingkan jumlah kendaraan yang masuk ke mall setiap hari.
Perwakilan Jamtos, Robi, dalam pertemuan tersebut tidak dapat memberikan penjelasan rinci terkait kontribusi pajak Jamtos ke Pemkot Jambi, termasuk pajak parkur, reklame, restoran, hiburan, hingga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Alasannya, karena Jamtos hanya menyediakan tempat sementara yang menjalankan usaha adalah masing-masing. Pihak manajemen Jamtos sendiri juga menolak memberikan pernyataan kepada awak media setelah pertemuan berlangsung. Komisi II DPRD Kota Jambi memastikan bahwa permasalahan ini tidak akan dibiarkan begitu saja.
Djokas menegaskan bahwa pada 10 Februari 2025, DPRD akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan manajemen Jamtos, OPD terkait di Pemkot Jambi.
“Kami tidak mau pasif menunggu. Jika permasalahan ini tidak segera diselesaikan, DPRD bisa mengambil langkah lebih tegas,” pungkasnya.
