JAMBI- Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, kembali melaksanakan kegiatan reses di Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, Senin (23/06/25) siang. Dalam pertemuan bersama warga, berbagai aspirasi dan keluhan disampaikan, mulai dari masalah tenaga honorer hingga pembangunan infrastruktur dan rumah ibadah yang mangkrak sejak bertahun-tahun.
Menurut Kepala Desa Simpang Sungai Duren, Yusnardi bahwa sosok Ivan Wirata adalah pejabat dan pemimpin yang gerak cepat dalam mengatasi keluhan warga.
“Pak Ivan sangat responsif ketika dihubungi langsung cepat tanggap. Apalagi basic beliau sebagai kadis PU jadi mengerti teknis dan keluhan insfratruktur di masyarakat. Saat banjir terjadi, beliau cepat turun dan atasi. Jadi, tidak ada banjir lagi saat ini. Meskipun tidak semua warga disini memilih beliau, tapi Alhamdulillah beliau tidak permasalahkan itu. Sosok politikus yang berhati besar dan bijaksana,” terang Kades saat menyampaikan kata sambutan.
Saat sesi tanya jawab, mengalir keluhan dan usulan dari masyakarat. Salah satu keluhan datang dari, Magdalena tenaga honorer di lembaga pendidikan swasta yang mengeluhkan gaji yang tidak menentu. Mereka berharap adanya perhatian dari pemerintah daerah ataupun bantuan fasilitasi agar nasib tenaga honorer swasta bisa lebih diperhatikan.
Selain itu, Herniati pengurus Yayasan Nurul Yaqin juga mengeluhkan kebutuhan bantuan untuk pembangunan Raudhatul Athfal (RA) yang hingga kini belum mendapatkan dukungan maksimal dari pemerintah.
“Lembaga RA ini sangat dibutuhkan untuk pendidikan usia dini anak-anak di desa kami, tapi kondisinya masih jauh dari layak karena keterbatasan dana. Jendela tidak ada, nanti crayon anak-anak bisa bilang dicuri orang. Tolong bantuannya pak,” ujar Hendria.
Sedangkan Murniati, salah satu pelaku UMKM meminta agar bisa naik kelas. Karena menurutnya, dari kondisi dan situasi desa mereka sesuai letak sangat bagus dan strategis.
“Desa kami sangat dekat dengan kampus, ada UIN dan Unja. Kami minta agar ada pelatihan sehingga bisa diterangkan tentang modal dan pengemasan. Selain dari itu tolong perhatikan gaji kader Posyandu sangat kecil sekali, hanya 50 ribu,” keluhan Murniati.
Masalah lain yang mencuat adalah pembangunan masjid di RT 05 yang dimulai sejak tahun 2016. Sukarto, Ketua RT 05, menyampaikan bahwa progres pembangunan baru mencapai sekitar 25 persen.
“Sudah hampir 9 tahun, pembangunan masjid ini tidak kunjung selesai. Padahal ini menjadi tempat ibadah utama kami,” kata Sukarto.
Tak hanya itu, Sukarto yang juga ketua RT 05 menyoroti kondisi jalan lingkungan sepanjang 450 meter yang masih berupa tanah merah dan sulit dilalui saat musim hujan. Padahal jalan tersebut menjadi akses utama warga dalam beraktivitas sehari-hari.
“Kami sudah puluhan tahun menggunakan jalan ini, tapi sampai sekarang belum pernah tersentuh pembangunan. Kami berharap pemerintah bisa membantu pengerasan atau pengaspalan jalan tersebut,” tambahnya.
Bahkan pada kesempatan itu, warga langsung menyerahkan proposal permohonan kepada Bang Ivan Wirata (BIW).
Menanggapi aspirasi warga, BIW menyampaikan komitmennya untuk membawa persoalan-persoalan tersebut ke tingkat provinsi dan berkoordinasi dengan pihak terkait agar ada solusi nyata.
“Secara tehnis dan petunjuk tehnis ini yang paling benar. Ada proposal untuk tertib administrasi, agar langsung di catat ke Sistem informasi pemerintah daerah (SIPD). Kalo lambat itu tidak akan dapat, makanya kadang proposal bukannya tidak diatensi namun karena tidak tertib administrasi jadinya lambat. Kita catat semua, dan akan kita kawal sesuai kewenangan. Soal masjid dan RA, ini soal fasilitas dasar yang harus didukung. Soal jalan, kita akan dorong agar masuk dalam skala prioritas pembangunan,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.
Menurut BIW, masyarakat harus belajar dan terbiasa untuk tertib administrasi sehingga mempermudah dan memperlancar menyelesaikan masalah. Selain dari itu, tambah BIW, pola fikir yang maju dari masyarakat bisa merubah paradigma bahwa memilih pemimpin berdasarkan banyaknya finansial dan kepentingan.
“Carilah pemimpin yang amanah, dan memikirkan kepentingan masyarakat. Jangan terbiasa memilih pemimpin dari nomor Piro wani Piro sehingga membuat lupa saat sudah terpilih. Jika kita tidak rubah paradigma ini, maka tunggu kehancuran nasib masyarakat. Jika tidak kita yang rubah siapa lagi,” tegas BIW.
Reses ini menjadi bukti nyata kehadiran wakil rakyat di tengah masyarakat untuk mendengar dan memperjuangkan kebutuhan riil yang mereka hadapi. (OYI)
