Jambi – Pengamat ekonomi Usman Ermulan mengaku tak kaget dengan kolapsnya APBD Provinsi Jambi tahun 2026 yang diperkirakan hanya Rp3 triliun. Dari jauh-jauh hari, dirinya telah mengingatkan Gubernur Jambi Al Haris.
Kolapsnya APBD berpotensi menghambat pembangunan di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik.
Tak masuk akal bagi Usman, sebab Provinsi Jambi memilki sumber daya alam yang melimpah, seperti batu bara, minyak dan gas. Sektor tersebut penyumbang terbesar bagi pendapatan nasional. Itu jelas diatur undang-undang.
“Jika pelaksanaannya tidak sesuai diterima oleh daerah, maka terjadilah APBD yang menyusut seperti sekarang ini. Pemerintah harus mempelajari dimana lemahnya, apakah ada kebocoran atau tata kelolanya?,” ujar Usman, mantan anggota DPR RI tiga periode di komisi keuangan, perbankan dan perencanaan pembangunan nasional, Rabu, 8 Oktober 2025.
Usman yang memiliki pengalaman dan wawasan sangat matang dalam hal tata kelola pemerintahan sering kali berkata soal kelapa sawit yang begitu luas, sekitar 1,3 juta hektar. 600 ribu hektar milik perusahaan dan 700 ribu hektar milik rakyat.
“Tapi ekspor CPOnya masih melalui pelabuhan Dumai di Provinsi Riau. Kita selalu dorong Gubernur Jambi untuk memperluas pelabuhan yang ada, selain Talang Duku perlu memanfaatkan pelabuhan Muara Sabak, sambil menunggu turunnya hujan di langit pembangunan pelabuhan Ujung Jabung selesai. Lebih dari 50 persen ekspor melewati pelabuhan lain. Bayangkan, betapa besarnya kerugian Jambi,” kata Usman.
Menurut mantan Bupati Tanjung Jabung Barat dua periode ini, ekspor langsung melalui pelabuhan Muara Sabak tanpa melalui Talang Duku diyakini membawa kesejahteraan masyarakat.
Usman membedakan selisih ongkos dari pelabuhan Talang Duku untuk sampai Dumai sekitar Rp300-400 per kilogram. Sektor sawit juga penyumbang pendapatan.
“Harga CPO seluruh pelabuhan sama, harga TBS misalkan Rp3.600 menjadi Rp3.900. Banyak masyarakat Jambi bergantung hidup pada sektor sawit dan masyarakat lain akan merasakan aspek positifnya dengan banyaknya uang beredar. Lapangan kerja terbuka, produk lokal ke pasar internasional juga dapat melalui pelabuhan Muara Sabak,” kata Bupati yang pernah membuat APBD Kabupaten menjadi tertinggi se-Provinsi Jambi itu.
Selanjutnya, Ketua IKAL-Lemhannas Jambi tersebut telah menyoroti proyek multiyears lebih Rp400 miliar dibangun Gubernur Jambi Al Haris yang menuai sorotan, karena tidak memberikan manfaat berarti bagi masyarakat.
Usman bilang, pembangunan harus mempertimbangkan kebutuhan nyata yang membawa manfaat langsung bagi pertumbuhan ekonomi. Seharusnya pembangunan jembatan Batanghari III yang diperkirakan hanya memakan biaya sekitar Rp200 miliar menjadi prioritas utama.
Dimana kemacetan setiap hari yang terjadi di jembatan Batanghari I menghambat pasokan bahan pokok dan pengiriman ekspor, karena menjadi jalur tengah Jalan Lintas Timur Sumatera. Jembatan ini memiliki peran penting bagi transportasi yang menghubungkan provinsi-provinsi lain di Sumatera.
“Dengan keterbatasan anggaran sekarang mustinya Gubernur mawas diri menyadari kelemahan selama ini selaku pemimpin tertinggi di Provinsi Jambi, bisa dari staf atau diri dia sendiri. Apalah arti Rp3 triliun, hampir Rp2 triliun sudah untuk belanja pegawai, sisa Rp1 triliun lagi, kecil sekali untuk menggerakan ekonomi masyarakat Provinsi Jambi yang jumlahnya 3,7 juta,” Usman.
Usman sering kali ngomong agar dermaga di pelabuhan RoRo Kuala Tungkal ditambah, merupakan infrastruktur penting bagi Provinsi Jambi dalam menghubungkan berbagai wilayah bahkan negara. Tidak hanya ke Batam, 2 dermaga dapat menjangkau Johor, Singapura dan lain-lain.
“Sumber-sumber ekonomi seperti ini akan menambah income daerah, sehingga masyarakat juga dapat menjual hasil bumi ke pasar internasional,” ucap mantan Staf Khusus Menteri/Kepala Bappenas ini.
Dengan langkah-langkah strategis dan evaluasi tata kelola yang tepat, Usman yakin masa depan ekonomi Jambi dapat lebih cerah dan bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat.
(Den)
