Jambi – Mantan Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) dua periode Usman Ermulan mengatakan kegiatan seperti porter di pelabuhan RoRo Kuala Tungkal merupakan hal relatif kecil dan bisa diatur dengan langkah sederhana.
“Kegiatan seperti Porter itu adalah masalah kecil yang tidak perlu dibesar-besarkan,” ujar Usman Ermulan, Selasa, 16 Desember 2025.
Menurut mantan anggota DPR RI tiga periode matang di komisi keuangan, perbankan dan perencanaan pembangunan nasional itu, persoalan yang harus menjadi perhatian utama pejabat Tanjab Barat adalah kondisi dermaga ponton RoRo Kuala Tungkal.
Karena dermaga tersebut dibangun pada tahun 2016 dan akan memasuki umur 10 tahun pada 2026. Sebagaimana sifat besi di lingkungan air asin, infrastruktur ini sudah mencapai batas umur layanannya, bahkan tanpa pemeliharaan (docking) yang teratur.
“Saya sebagai seorang pejabat yang dulu memperjuangkan kepada Menteri Perhubungan untuk ditempatkannya Kuala Tungkal sebagai Pelabuhan RoRo menuju jalur ASEAN, tahu bahwa dermaga ponton untuk sandarannya kapal RoRo pada tahun depan (2026) sudah berumur 10 tahun. Sehebat-hebatnya besi di air asin, tidak mungkin melebihi umur 10 tahun,” kata Usman.
Kalaupun mau didocking mungkin akan memakan waktu berbulan-bulan, dan masalahnya Kuala Tungkal tak memiliki fasilitas docking yang memenuhi syarat untuk melakukannya.
Jika harus menggunakan fasilitas Talang Duku Jambi, jalur Kuala Tungkal dan Batam juga akan putus berbulan-bulan. Padahal, jalur tersebut bukan hanya hubungan transportasi, tapi juga pilar utama akses perdagangan, pariwisata, dan konektivitas masyarakat Tanjab Barat dengan wilayah ASEAN.
“Ini sebenarnya masalah yang perlu dipikirkan oleh pejabat Tanjab Barat,” ucap Usman, mantan Staf Khusus Menteri Bappenas.
Usman Ermulan ada solusi untuk mengatasi hal tersebut. Yakni, memanfaatkan lahan kosong 10 hektare yang sudah tersedia sebelumnya dan membangun dermaga baru yang berkisar Rp20 miliar.
“Bagaimana caranya dengan uang APBD Tanjab Barat bisa untuk membangun dermaga baru yang diperkirakan hanya Rp20 milliar, sedangkan tanah masih cukup luas, dulu disediakan 10 hektar untuk dermaga RoRo tersebut,” ucap Usman.
Usman menegaskan, anggaran Rp20 miliar berasal dari uang pajak masyarakat Tanjab Barat, uang yang seharusnya digunakan untuk hal yang memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat. Daripada menunggu bantuan Pemerintah Pusat yang tidak pasti kapan datang.
“Tolonglah pejabat Tanjab Barat dapat menyisihkan uang sejumlah tersebut. Daripada menunggu hujan yang belum tentu turun dari langit yaitu bantuan Pemerintah Pusat. Demi kesejahteraan masyarakat Tanjabbar dari uang pajak mereka sendiri. Daripada digunakan yang belum pasti dirasakan manfaatnya bagi mereka selaku pembayar pajak,” sebut Usman, juga Ketua IKAL-Lemhannas RI Jambi.
Pejabat Tanjab Barat memiliki kesempatan untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab, demi menjaga kelangsungan jalur ASEAN yang penting bagi perekonomian daerah, menghindari kerugian besar akibat terputusnya konektivitas transportasi, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang membayar pajak, dalam bentuk akses transportasi yang stabil dan pertumbuhan ekonomi lokal.
(Den)
