JAKARTA- Komisi II DPRD Provinsi Jambi melakukan konsultasi strategis ke Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada Rabu, 1 April 2026. Kunjungan ini menjadi langkah serius daerah dalam memperkuat sektor peternakan, khususnya mendorong kemitraan peternak dan pengembangan hilirisasi industri ayam terintegrasi di Provinsi Jambi.
Rombongan Komisi II DPRD Provinsi Jambi dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ir. H. Ivan Wirata, ST., MM., MT bersama Dr. Faizal Riza, ST., MT. Turut hadir Ketua Komisi II Ir. H. Erpan, M.E, serta para anggota yakni H. Muhamad Mahdan, S.Kom; Yudi Hariyanto, EY; H. Abdul Hamid, SH; Suwarno, SE; Amrizal, S.A.P; Darmaiyansah, S.Pd, MM; Dr. H. Sukandar, M.Si; dan Mohd. Rendra Ramadhan Usman.
Kehadiran lengkap unsur pimpinan dan anggota ini menunjukkan keseriusan DPRD dalam mengawal isu strategis sektor peternakan di daerah. Dalam pertemuan tersebut, rombongan DPRD Jambi menyoroti pentingnya pola kemitraan inti-plasma yang selama ini menjadi tulang punggung usaha peternakan ayam broiler di daerah.
Skema ini dinilai mampu membuka akses permodalan, menjamin pasar, serta meningkatkan produktivitas peternak. Namun di sisi lain, berbagai tantangan masih membayangi, mulai dari risiko penyakit ternak, fluktuasi harga pakan, kualitas bibit (DOC), hingga persoalan keadilan dalam sistem bagi hasil.
Selain itu, isu teknis seperti manajemen kandang yang belum optimal serta lemahnya pengelolaan risiko juga menjadi perhatian serius. Bahkan, di beberapa wilayah seperti Tanjung Jabung Barat, ketersediaan daging ayam masih kerap mengalami kelangkaan, yang berdampak langsung pada stabilitas harga di tingkat masyarakat.
Komisi II juga menggali informasi terkait rencana besar pemerintah pusat dalam penguatan sektor peternakan nasional. Pemerintah diketahui tengah menyiapkan investasi senilai Rp20 triliun untuk pembangunan industri ayam terintegrasi di berbagai wilayah Indonesia. Program ini mencakup pembangunan fasilitas dari hulu ke hilir, seperti pabrik pakan, pembibitan, budidaya, rumah potong unggas, hingga cold storage, dengan target ratusan unit di puluhan provinsi.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi nasional dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan integrasi sistem produksi, diharapkan tercipta efisiensi, nilai tambah, serta peningkatan kesejahteraan peternak secara berkelanjutan. Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, menegaskan bahwa konsultasi ini menjadi momentum penting untuk memastikan kebijakan pusat benar-benar menyentuh kebutuhan daerah.
“Kemitraan peternakan harus memberikan keadilan dan kepastian bagi peternak lokal. Jangan sampai peternak hanya menjadi pelengkap dalam sistem, tetapi harus menjadi pelaku utama yang mendapatkan manfaat nyata,” ujar Ivan Wirata.
Bang Ivan Wirata (BIW) sapaan akrabnya, juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan mitra agar pelaksanaan kemitraan berjalan transparan dan proporsional. Menurutnya, kejelasan regulasi dan penguatan pengawasan sangat dibutuhkan, mulai dari tahap perjanjian kerja sama hingga proses produksi dan pembagian hasil.
Lebih lanjut, Ivan berharap program nasional yang dirancang pemerintah, termasuk investasi besar di sektor peternakan, dapat memberikan ruang bagi Provinsi Jambi untuk terlibat aktif. Ia mendorong agar Jambi menjadi salah satu daerah prioritas dalam pengembangan industri ayam terintegrasi.
“Dengan potensi wilayah yang kita miliki, Jambi sangat layak menjadi bagian dari program ini. Harapannya, ke depan peternak kita tidak hanya kuat di produksi, tetapi juga mampu masuk ke rantai hilir industri,” tambahnya.
Konsultasi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, guna mewujudkan sektor peternakan yang lebih maju, berdaya saing, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi. **
