JAKARTA- Komisi II DPRD Provinsi Jambi melakukan konsultasi strategis ke Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Kamis (2/4/2026) kemarin.
Kunjungan ini difokuskan pada upaya memperkuat sarana dan prasarana (sarpras) UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kuala Tungkal guna mendorong sistem bisnis perikanan yang lebih modern, efisien, dan berdaya saing.
Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, menegaskan bahwa keberadaan pelabuhan perikanan yang didukung sarana memadai menjadi kunci utama dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus menggerakkan roda perekonomian daerah.
“Pelabuhan perikanan bukan hanya tempat sandar kapal, tetapi menjadi pusat aktivitas ekonomi—mulai dari pendaratan, distribusi hingga pemasaran hasil tangkapan. Jika sarprasnya lengkap, maka nilai jual ikan bisa meningkat signifikan dan kesejahteraan nelayan ikut terdongkrak,” ujar Ivan.
Dalam forum tersebut, Komisi II menyoroti sejumlah kebutuhan mendesak di PPP Kuala Tungkal, di antaranya peningkatan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI), penyediaan air bersih, instalasi listrik, hingga pembangunan cold storage untuk menjaga kualitas hasil tangkapan.
Selain itu, optimalisasi dermaga dan kolam pelabuhan juga dinilai penting agar aktivitas bongkar muat kapal nelayan berjalan lebih cepat dan efisien.
Ivan Wirata menambahkan, sistem distribusi dan pemasaran juga perlu diperkuat melalui tata kelola TPI yang transparan dan terintegrasi dengan industri perikanan. Hal ini diyakini mampu mempercepat alur distribusi ikan, baik untuk pasar domestik maupun industri pengolahan.
“Kalau distribusi lancar dan harga transparan, nelayan tidak lagi dirugikan. Ini akan menciptakan ekosistem bisnis perikanan yang sehat dari hulu hingga hilir,” tegasnya.
Tak hanya itu, dukungan terhadap industri hulu-hilir juga menjadi perhatian, termasuk ketersediaan pabrik es balok sebagai penunjang utama dalam menjaga mutu ikan. Saat ini, UPTD PPP Kuala Tungkal menghadapi kendala teknis pada unit produksi es, sehingga kapasitas produksi belum optimal.
“Kami mendorong agar bantuan pembangunan dan perbaikan pabrik es balok bisa segera direalisasikan. Ini kebutuhan vital, karena tanpa es, kualitas ikan sulit dipertahankan, apalagi untuk distribusi jarak jauh,” kata Ivan.
Dalam konsultasi tersebut, DPRD Jambi juga mengajukan sejumlah pertanyaan strategis kepada KKP, mulai dari skema dukungan anggaran, strategi penguatan kelompok usaha bersama (KUB), hingga peluang program nasional tahun 2026 yang bisa diakses oleh Provinsi Jambi.
Ivan berharap, hasil konsultasi ini tidak hanya berhenti pada tataran diskusi, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui program konkret dari pemerintah pusat.
“Kami ingin ada langkah nyata. Jambi punya potensi perikanan tangkap yang besar, khususnya di wilayah Tanjung Jabung Barat. Tinggal bagaimana pemerintah pusat dan daerah bersinergi untuk memaksimalkannya,” tutupnya.
Dengan dorongan penguatan sarana prasarana tersebut, PPP Kuala Tungkal diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi pesisir sekaligus meningkatkan daya saing sektor perikanan Jambi di tingkat nasional. **
