Jambi – Kasus dugaan uang nasabah raib di Bank Jambi terus bergulir selain uang nasabah biasa, para pimpinan DPRD Jambi pun juga ikut jadi korban hilangnya uang mereka di rekening.
“Ya saya mendapatkan informasi dari pihak Bank Jambi jika uang di rekening saya juga hilang sekitar Rp 23 juta, ini tentu sangat miris melihat sistem keamanan perbankan milik daerah bisa tidak aman seperti ini,” kata Wakil Ketua I DPRD Jambi, Ivan Wirata, Minggu (22/2/2026).
Peristiwa hilangnya uang nasabah Bank Jambi itu pun memperluas sorotan terhadap bank milik daerah tersebut, terlebih karena korban bukan nasabah biasa, melainkan pejabat publik. Terdampaknya unsur pimpinan legislatif ini tentu tak bisa dipandang remeh jika hilangnya uang nasabah itu sebagai insiden biasa.
“Kepercayaan publik adalah modal utama perbankan. Kalau ini tidak dijelaskan secara terbuka, dampaknya bisa luas,” ujar Ivan.
Ivan juga menyebut, bahwa kejadian ini tentu membuat kepercayaan masyarakat (nasabah) terhadap Bank Jambi semakin menurun. Maka dari itu, kata Ivan insiden raibnya uang nasabah itu menjadi tantangan besar sehingga memerlukan transparansi dan tindakan nyata.
Dia pun meminta agar pihak Bank Jambi perlu melakukan langkah-langkah strategis mulai dari transparansi dan komunikasi terbuka agar kepercayaan publik tak hancur jika Bank Jambi tidak secara terbuka dan ada yang disembunyikan
“Akui kesalahan, pihak manajemen harus memberikan pernyataan terbuka tentang apa yang terjadi, mengapa itu bisa terjadi, dan langkah apa yang sedang diambil. Bank Jambi juga melakukan pembaruan berkala, berikan laporan perkembangan (progress report) secara rutin melalui media massa dan media sosial resmi. Jangan biarkan spekulasi liar mengisi kekosongan informasi,” sebut Ivan
Ivan juga meminta agar Bank Jambi menberikan jaminan keamanan dana (Langkah Konkret). Masyarakat tidak butuh sekadar janji, tapi bukti bahwa uang mereka aman.
”Ganti rugi segera, proses pengembalian saldo yang hilang harus dilakukan dengan cepat dan tanpa birokrasi yang rumit bagi nasabah yang terbukti menjadi korban. Libatkan regulator dengan Mengundang OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan BI (Bank Indonesia) untuk melakukan audit independen dan mengumumkan hasilnya agar masyarakat tahu bahwa pengawasan tetap berjalan,” sebut Ivan
Ivan juga menekankan agar Bank Jambi juga menyertakan tim audit dan penguatan Infrastruktur IT serta tim audit keamanan luar. Dia meminta agar Bank Jambi juga mesti mengunakan jasa konsultan keamanan siber eksternal untuk melakukan penetration testing (uji bobol) guna memastikan celah yang lama sudah tertutup total.
”Jadi sudah saatnya upgrade sistem, investasi pada teknologi keamanan terbaru, seperti otentikasi multifaktor (MFA) yang lebih ketat dan sistem deteksi penipuan berbasis AI yang lebih responsif. Pendekatan humanis dan edukasi pelayanan prioritas di kantor cabang, siapkan crisis center di setiap cabang dengan staf yang empati dan mampu menjelaskan situasi secara tenang kepada nasabah yang panik,” terang dia
Program Literasi Digital kata Ivan juga mesti diberikan, baginya Bank Jambi mesti terus memberikan edukasi kepada nasabah tentang cara melindungi data pribadi nasabah. Ini kata Ivan juga bagian dari menunjukkan bahwa bank daerah sangat peduli pada keamanan nasabah, bukan hanya sistem internalnya.
”Namun yang pasti tindakan hukum yang tegas mengenai soal raibnya uang nasabah ini. Jika ada keterlibatan oknum internal (seperti kasus-kasus sebelumnya), bank harus secara transparan melaporkan oknum tersebut ke pihak kepolisian. Menunjukkan bahwa bank tidak menoleransi pengkhianatan kepercayaan adalah kunci utama pemulihan citra,” tegas Ivan.
Selain Ivan, bahkan uang milik Waka III DPRD Jambi Faizal Riza juga sama. Dia mengaku uangnya raib sekitar jumlah yang hampir sama dengan uang milik Waka I DPRD Jambi Ivan Wirata. Laporan itu, kata Faizal Riza dia ketahui setelah pihak Bank Jambi memberikan informasi tersebut ke dirinya.
“Ya saya juga kena, info dari pihak Bank. Saya mau cek rekening juga tidak bisa soalnya sistem katanya tidak bisa di akses,” kata Faizal
Dengan adanya kasus ini, tentu diperkirakan akan menjadi perhatian serius di lingkungan DPRD maupun Pemerintah Provinsi, mengingat Bank Jambi merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik.
Meski pihak Bank Jambi telah menyampaikan secara terbuka bahwa akan bertanggung jawab atas kejadian yang terjadi. Akan tetapi, tentunya kasus ini menjadi alarm keras bagi sektor perbankan daerah, mengingat keamanan sistem bukan lagi sekadar formalitas, melainkan fondasi utama menjaga kepercayaan masyarakat.
