Jambi, AP – Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pembangunan Puskesmas Bukit Kerman, dengan terdakwa Ta’oo Gulo, Pejabat Pelaksana Teknis (PPK), kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi, Senin (28/11).
Lima orang saksi dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sungaipenuh pada sidang dengan ketua Lucas Sahabat Duha, dan dua hakim anggota. Kelima orang saksi dari kelompok kerja (Pokja) ULP, yaitu Topantri, Yalpani, Alfianto, Yoska, dan Sopantri. Mereka ditanya terkait lelang proyek berdasarkan HPS berjumlah Rp 1,7 Miliar.
Menurut saksi, lelang tender pengerjaan fisik gedung Puskesmas Bukit Kerman ini diadakan dilakukan pada pertengahan 2014. Hal ini diterangkan Alfianto, Ketua Pokja ULP.“Kenapa dilakukan pertengahan tahun, tidak sejak awal tahun?,” tanya hakim. Dijawab saksi, mereka baru terima SK baru bulan Juni 2014. “Makanya Juli baru dilaksanakan lelang,” jawab saksi.
Saksi menerangkan ada lima perusahan yang masuk sebagai peserta lelang, namun dari lima orang tersebut hanya satu perusahaan yang memenuhi syarat sebagai pemenang dari CV Putasell Agro Chemical dengan direktur Ika Guswar. “Kenapa perusahaan itu yang menang,” tanya hakim lagi. Karena jelas saksi, berdasarkan hasil pemeriksaan perusahaan tersebut memenuhi syarat dan kualifikasi sebagai pemenang, serta penawaran terendah. “Penawarannya terendah yaitu 1,6 M,” sebut saksi. Masa pengerjaan proyek tersebut menurut saksi sesuai kontrak selama 120 hari . Dalam pekerjaan itu, jelas saksi, terdakwa Ta’oo Gulo bertindak selaku PPK.
Namun anehnya, dalam proses lelang melalui ULP, tak dicantumkan nilai pekerjaan sesuai HPS. “Yang dilelang itu item pekerjaannya saja,” katanya. Selain itu, saksi juga mengungangkap jika dalam pelaksanaan ada perubahan bahan bangunan yang akan digunakan dari semula menggunakan batu granit menjadi keramik.
“Masalah harga saya tidak tahu, cuma kalau mau dirubah silahkan dirubah. Jadi ada perubahan dari batu granit menjadi keramik. Yang merubah itu diusulkan oleh PPTK ke PPK,” jelasnya. Berdasarkan hasil audit oleh BPKP nomor SR-716/PW05/5/2015, kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa mencapai Rp 197. 615. 893, 08 dari total anggaran mencapai hampir Rp 1, 3 Miliar lebih. met
