Kualatungkal, AP – Zabur Rustam, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tanjabbar menantang pembuktian adanya permainan uang dalam penetapan penerima bantuan perumahan nelayan. Dirinya akan sanksi pegawainya yang terbukti melakukan kecurangan.
Pengaduan dan keberatan terhadap penetapan 50 penerima bantuan perumahan nelayan tahap II beberapa waktu lalu ditanggapi serius oleh Kadis DKP, Zabur Rustam.
Dirinya sendiri mengatakan, bahwa seluruh proses dan prosedur sudah dilakukan secara terbuka dan benar. Namun, jika masih ada yang mencoba bermain curang dibelakangnya, akan diberikan sanksi tegas.
“Saya sendiri meminta tim memaparkan satu demi satu pihak yang akan menerima bantuan. Ditayangkan foto pribadi, rumah dan data lainnya. Semuanya layak dan tidak ada permainan dalam penetapan itu,” tegas Zabur Rustam, akhir pekan kemarin.
Pasca pemberian perumahan nelayan tahap ke dua beberapa waktu lalu. Mencuat kabar mengenai adanya pihak yang tidak layak menerima bantuan justru diberikan. Dan pihak yang seharusnya menerima, justru hilang dari daftar.
“Tim kita ini bekerja tidak sendiri. Ada rekomendasi, keterangan dari RT, Lurah dan Camat. Kita juga turun langsung ke masing-masing rumah untuk memvalidasi kebenaran data tersebut,” terangnya.
Maka dari itu, merasa yakin dengan proses yang sudah dilakukannya secara fair, adil dan terbuka, maka Zabur Rustam pun dihadapan awak media meminta pihak yang berkeberatan untuk membuktikan. Terutama bila ada pegawainya yang meminta uang untuk menyukseskan pemberian rumah.
“Kalau ada yang bisa buktikan pegawai saya menerima uang dalam proses ini, akan saya copot. Atau ada yang terkait keluarga dengan pegawai di DKP dan dinilai tidak layak,” tegasnya.
Bukan itu saja, Zabur juga mengakui bahwa pihaknya telah merespon keberatan yang disampaikan beberapa pihak. Dimana, dirinya memanggil pihak-pihak yang berkeberatan tersebut. Mereka dimintai keterangan kembali secara langsung olehnya.
Kembali Zabur menjelaskan bahwa pihaknya menerima berbagai keluhan dan kondisi mereka. Bahkan juga menerima masukan mengenai pihak-pihak yang dinilai tidak layak menerima menurut versi mereka. Namun, diakuinya, bahwa pihaknya tidak serta merta mengakui apa yang disampaikan. Terutama terhadap hal-hal yang tidak logis.
“Kami memiliki pertimbangan dan kajian. Kami miliki data-data dan fakta. Makanya ketika ada penyampaian yang dibuat dan dibesar-besarkan dan kami menilai itu tidak masuk akal. Maka kami membantah itu,” kilahnya.
Respon terhadap keluhan juga disikapi oleh Dr. Safrial MS, Bupati Tanjabbar pada (15/12) lalu. Dimana Bupati mengatakan bahwa dirinya sudah memerintahkan stafnya untuk mencatat nama-nama pihak yang keberatan. Dan tahun depan mereka akan diprioritaskan mendapatkan bantuan.
“Saya bilang pada staf saya. Yang protes sekarang catat, benar tidak dia nelayan. Nanti yang berikut dia yang utama,” ucap Bupati.
Bupati juga menegaskan sikapnya tidak ingin melakukan intervensi. Makanya sejak awal dirinya meminta agar kelompok yang tau berembug. Karena pemerintah, kita tidak akan bisa memuaskan semua orang.
“Sebelumnya ada suku tertentu tidak mau di darat. Tau-tua minta. Jadi, kedepan diutamakan. Kita serahkan (prosesnya.red) kepada kelompok yang tau,” pungkasnya. (her)
