Kualatungkal, AP – Lagi-lagi hak pengguna jalan kaki (trotoar) ditutup atau dialih fungsi menjadi kepentingan pribadi. Hal ini tentunya berdampak semakin sempitnya akses jalan pejalan kaki, sehingga hak pejalan kaki berjalan di atas trotoar menjadi hilang.
Terkait hal ini, atas laporan masyarakat anggota Satpol PP Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Safii langsung melakukan koscek kelapangan dan langsung memberikan tindakan secara profasif kepada pemilik banggunan.
Safii mengatakan, kita telah menegur dan memperingati pemilik banggunan, untuk membongkarnya. jika teguran yang kita lakukan tidak juga di indahkan maka sesuai aturan tidak mentolerir pihak yang menfaatkan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi.
“Akan kita bongkar paksa banggunan yang tidak meliki IMB di kawasan fasilitas umum seperti trotoal jalan ini, kita akan membongkar paksa bangunan yang mengunakan fasilitas umum, dengan catatan jika pemilik bangunan membandel dan tidak taat aturan, kan sudah jelas apafungsi Trotoar itu, trotoar itu merupakan salah satu fasilitas umum untuk masyarakat penguna jalan kaki,” tegasnya.
Pantauan Aksi Post dilapangan Masih banyak trotoar jalan di kawasan jalan Siswa, untuk pejalan kaki di tutup atau beralih fungsi untuk kepentingan pribadi. Trotoar yang harusnya menjadi dilintasi pejalan kaki berubah menjadi lahan parkir dan tempat usaha.
Sementara menagapi hal ini, Yantok masyarakat setempat mengatakan, hal tersebut terjadi akibat lemahnya dan kurang jelinya pengawasan dari pembantu-pembantu pemberintah daerah dalam menegakkan aturan. Sehingga pemilik banggunan leluasa mendirikan banggunan sampai memakan fasilatas umum.
“Seharusnya dinas terkait pantau dan aktif dilapangan, jangan hanya berikan izin sudah tu cuci tanggan begitu saja. Memberikan teguran kepada pemilik banggunan. Kalau sudah dibanngun baru diberi tau kan sama juga bohong, kasian mereka bukan tidak pakai uang. Kita mintak bupati Evaluasi lah oknum pegawai yang tidak proaktif bekerja, buat apa dipertahankan oknum pegawai yang tidak mampu bekerja, kalau dipertahankan akan menjadi virus dan merusak citra kinerja pemerintah daerah,” pungkasnya. her
