Sengeti, AP – Paska pelantikan terkait Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 tahun 2016 tetang Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terus menuai tanggapan. Kali ini Syahrial, tokoh pemuda Kabupaten Muarojambi, sangat menyangkan jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Beppada) merangkap Pelaksana Tugas Badan Kepegawaian Daerah (Plt. BKD) Kabupaten Muarojambi.
“Jabatan Sudirman sebagai kepala Bapedda merangkap Plt. BKD tidak efektif,” kata tokoh muda yang aktif di LSM BARRI ini.
Dia menilai efektivitas dalam menjalankan tugas tentu menjadi hal penting agar lembaga yang dipimpin berjalan maksimal. Apalagi, katanya, beban Bapedda itu berat, merencanakan program daerah, dan kerja di BKD juga lumayan berat. Tentu akan menimbulkan banyak permasalahan.
Di lain pihak, Pengamat Hukum Tata Negara, M. Arfai SM Hm, Dosen Fakultas Hukum UNJA mengatakan, dalam hukum pemerintahan di Pemda tidak ada larangan rangkap jabatan.
“Sepanjang dibutuhkan untuk pelayanan publik dalam keadaan tertentu,” sampainya.
Namun, kata anak muda NU ini, kendati demikian rakapan jabatan itu dilakukan disebakan oleh kondisi, bukan dikondisikan. Katanya, rangkapan jabatan itu juga bersifat bersyarat yang harus terpenuhi unsur. Pertama karena tidak ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memenuhi syarat untuk dua jabatan tersebut, kemudian pengisian jabatan tersebut masih dalam proses.
Dia menabahkan, pejabat yang merangkap tersebut harus memenuhi syarat kepangkatan untuk jabatan yang dirangkapnya sebagai Plt, dan idealnya jabatan utamanya tidak mempunyai ruang lingkup tugas yang lebih luas dari jabatan yang dia Plt.
“Telah ditentukan secara tegas batas waktu rangkap jabatannya. Jadi jika terpenuhinya hal-hal tersebut maka rangkap jabatan adalah sah dalam penyelenggaraan pemda, namun jika rangkap jabatan itu karena dikondisikan maka itu tidak bagus dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” katanya. bds
