Batanghari, AP – Realisasi infra struktur Desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) hingga 31 Desember 2016 hanya rampung 92 Persen. Ketidak rampungnya kegiatan fisik Desa ini bukan karena keuangan melainkan Sumbar Daya Manusia (SDM) Pemerintah Desa yang belum kompeten.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batanghari M. Fadil Arief mengatakan, saat ini pihak Desa dihadapi tahap pemeriksaan oleh pihak Inspektorat, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Laporan yang saya terima, realisasi fisik desa hingga akhir Desember 2016 mencapai 92 Persen. Untuk saat ini pihak Desa dihadapi tahap pemeriksaan oleh pihak Inspektorat, dan BPK. Untuk itu Desa harus menyiapkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang real dan akuntabel,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batanghari M. Fadil Arief, Kamis (12/01).
Dikatakan Fadil, Bagi Desa yang belum rampung pekerjaan fisiknya maka penggunaan anggaranya disesuaikan dengan pekerjaan,karena dana desa tersebut mutlak dipertanggung jawabkan.
“Dalam waktu Dekat Bihak BPK akan mengaudit seluruh anggaran yang digunakan,nantinya hasil audit ditemukan kerugian negara,maka Desa harus mengembalikan sesuai hasil temuan,paling lambat 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan (LHP) dikeluarkan,” tuturnya. sup
