Muarabulian, AP – Kepala Inspektur Batanghari, Mukhlis, terkejut mendengar kabar Kantor Desa Serasah, Kecamatan Pemayung tidak aktif kurang lebih setengah tahun. Kantor Desa yang seyogyanya menjadi birokrasi pelayanan publik itu terlihat lumpuh pasca aksi penyegelan kantor desa oleh warga setempat.
Ketidakaktifan mengantor Perangkat dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Serasah hingga saat ini namun terus menerimah gaji, menyisahkan pertanyaan Kepala Inspektur Batanghari. Lumpuhnya aktivitas perkantoran dalam sistem pelayanan terhadap masyarakat membuat Kepala Inspektur angkat bicara.
“Saya baru tahu Kantor Desa Serasah disegel. Bagaimana pelayanan terhadap Masyarakat,” ujar Mukhlis di ruang kerjanya, Selasa (17/01) beberapa waktu lalu.
Ditegaskan Mukhlis, pihaknya akan memangil pihak Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (PMD) terkait apa penyebab tutupnya kantor Desa Serasah.
Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Batanghari, M. Fadhil Arief, ketika dikonfirmasi Aksi Post belum lama ini menyebutkan, hingga saat ini dirinya belum mengetahui persis hal tersebut.
“Saya baru masuk di PMD ini, nanti akan kita panggil pemerintah desa. Kantor desa itu milik pemerintah, tidak dibenarkan adanya penyegelan. Selain itu juga kepala desa, perangkat desa dan BPD wajib masuk kantor, karena mereka merupakan pelayanan masyarakat yang digaji oleh pemerintah,” tegas Fadhil.
Diketahui hingga saat ini perangkat desa dan BPD tidak ngantor di kantor desa, dan situasi terkini kantor desa dalam kondisi tergembok. sup
