Kualatungkal, AP – Saat ini butuh waktu tiga tahun paling cepat baru bisa terbentuk desa baru yang defenitif. Beratnya persyaratan pemekaran desa membuat proses pemekaran menjadi lama.
Saat ini proses untuk pembentukan desa baru di setiap Kabupaten tidak lagi gampang. Ada berbagai syarakt dan ketentuan yang harus dipenuhi. Baik secara administrasi dan jumlah penduduk. Selain itu, adanya pengusulan yang harus melalui penilaian tim verifikasi.
Kabid Pemdes, Agoes Mamun, mengungkapkan bahwa saat ini paling cepat waktu yang dibutuhkan untuk membentuk desa baru tiga tahun. Hal itu sudah sesuai prosedur yang berlaku saat ini.
“Paling cepat sejak diusulkan hingga terbentuk Desa Baru yang defenitif butuh waktu tiga tahun,” ungkapnya, Kamis (26/01).
Agos pun memberikan penjelasannya. Dimana sebelum adanya pemekaran, Pemkab harus membentuk tim kajian. Selanjutnya tim kajian ini melakukan sosialisasi syarat untuk dimekarkannya sebuah desa, kelurahan dan kecamatan.
Sebelum sosialisasi dilakukan, tim sudah lebih dulu menyurati camat. Meminta data desa yang memungkinkan untuk dimekarkan. Data yang disampaikan pihak kecamatan itu sebagai data awal yang di pegangan tim.
“Setelah sosialisasi syarat pemekaran. Barulah kita menerima usulan pemekaran desa,” paparnya.
Tim yang akan menerima pengusulan pemekaran desa ini sendiri terdiri dari unsur pemerintah dan akademisi. Tim ini juga akan melibatkan unsur lain seperti dari Administrasi Pemerintahan dan Administrasi Pembangunan.
“Syarat yang harus dipenuhi untuk pemekaran desa yakni jumlah penduduk minimal 8 ribu jiwa atau 800 KK. Sedangkan pemekaran kecamatan minimal harus ada 10 desa,” ungkapnya.
Ketika syarat itu dirasa terpenuhi, barulah tim akan melakukan kajian. Kemudian, setelah dirasa memenuhi semua persyaratan, tidak otomatis menjadi desa untuk diusulkan kepada pemerintah pusat. Tetapi, desa baru tersebut dijadikan dulu desa persiapan selama setahun dengan menggunakan Peraturan Bupati.
Setelah setahun atau dua tahun menjadi desa persiapan baru akan dievaluasi kembali oleh tim yang melibatkan tim dari provinsi Jambi. Kalau tim daerah dan tim provinsi menilai layak menjadi desa, barulah dibuatkan Perda. Setelah Perda terbentuk, baru usulan pemekaran desa tersebut disampaikan kepada pemerintah pusat untuk dievaluasi.
“Jika disetujui dan memenuhi syarat, barulah akan diberikan kode. Setelah itu, Perda tersebut baru diundangkan,” jelas Agoes Mamun.
Untuk tahun 2016 lalu ada dua desa yang sudah mengusulkan pemekaran. Tetapi karena peraturan terbaru, maka kedua desa tersebut harus mengikuti aturan yang berlaku. Dimana harus dibentuk tim terlebih dulu dan mereka harus mengusulkan ulang.
Agoes juga memberikan gambaran. Bahwa saat ini dengan system interkoneksi antar instansi pemerintah pusat dan daerah, maka semua data sudah dimiliki pemerintah pusat. Terutama data penduduk. Maka dari itu, mereka juga akan meminta data penduduk dari Dukcapil untuk mengetahui desa yang bisa dimekarkan atau tidak.
“Kalau kita mencoba memalsukan data, maka sanksinya lima tahun lagi baru boleh ada pengusulan baru,” ancam Agoes.
Maka dari itu, desa-desa yang akan ingin mememarkan diri juga harus melihat kondisi riil desa mereka. Karena berdasarakan data yang sudah ada di Pemdes, hanya ada dua desa yang layak dimekarkan yakni Desa Lumahan dan Tebing Tinggi. Sedangkan kecamatan yang layak dimekarkan yakni kecamatan Tungkal Ilir (her)
